Pemutaran film 'Pengkhianatan G30S/PKI' kembali menjadi perbincangan jelang tanggal 30 September. Menanggapi polemik tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD pun buka suara.
- Nidya Putri
- Senin, 28 September 2020 - 09:11 WIB
WowKeren - Film "Pengkhianatan G30S/PKI" kembali menjadi perbincangan jelang tanggal 30 September. Hal ini dikarenakan KAMI yang menuntut agar Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat menonton film tersebut.
Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah melarang atau pun mewajibkan menonton film tersebut. "Pemerintah tidak 'melarang' atau pun 'mewajibkan' untuk nonton film G30S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam 'mubah'. Silakan saja," kata Mahfud melalui akun Twitternya, Minggu (27/9).
Istilah mubah dalam Islam sendiri dapat diartikan bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Mahfud mempersilakan bagi stasiun televisi yang ingin menayangkan ulang film tersebut.
Semua sesuai dengan aturan hak siar untuk film karya Arifin C Noer itu. "Untuk TV-TV (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri," imbuh Mahfud.
Menurut Mahfud, film G30S/PKI tidak perlu dipermasalahkan. Kalau pun tidak diputar di televisi saat ini masyarakat bisa mengaksesnya melalui platform digital lainnya.
"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu Bulan September," lanjutnya. "Semalam saya nonton lagi di YouTube."
Menurut Mahfud keputusan pemerintah tidak mewajibkan atau melarang pemutaran film G30S/PKI sama seperti kebijakan yang diambil era Presiden Habibie. Saat itu Menteri Penerangan Yunus Yosfiah juga tidak melarang atau mewajibkan pemutaran film tersebut. "Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," pungkasnya.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai penayangan film pengkhianatan PKI yang menjadi jejak sejarah kelam Indonesia, baik di televisi atau ditempat lain, jangan dijadikan polemik ditengah masyarakat. Ia menyerahkan keputusan menontok atau tidaknya kepada masyarakat.
"Kalau nanti film 'Pengkhianatan G30S/PKI' itu diputar di televisi ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," ujar Hasanuddin, Sabtu (26/9) lalu.
(wk/nidy)
