Nasional

Kendati demikian, masih ada tantangan besar dalam menangani pandemi ini yakni upaya tracing karena masih banyak stigma negatif masyarakat terhadap pasien COVID-19

• Zodiak Yanuarita
• Rabu, 30 September 2020 - 15:59 WIB

WowKeren - Tingkat testing untuk melacak penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia dinilai masih kurang. Bahkan masih di bawah standar yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan standar yang dikeluarkan WHO, testing corona untuk suatu negara adalah minimal 1 per 1.000 populasi penduduk untuk setiap minggunya. Yang mana jumlah ini masih belum bisa terlaksana di Indonesia secara nasional.

Kendati demikian, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkap ada sejumlah provinsi yang justru melampaui standar WHO dalam melakukan testing untuk warganya. Salah satunya adalah DKI Jakarta.

"Meskipun secara nasional angka testing belum mencapai target WHO," kata Wiku melalui siaran pers YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/9). "Namun ada 5 provinsi yang testingnya sudah melebihi standar dari WHO."

Selain DKI, empat provinsi lainnya yang dimaksud adalah Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Lebih lanjut, Wiku menyebut jika tingkat kesembuhan juga membaik seiring berjalannya waktu.

"Selain itu angka kesembuhan juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu," jelas Wiku. "Dan ini menunjukkan bahwa treatment yang dilakukan berkontribusi terhadap naiknya angka kesembuhan ini."

Kendati demikian, Wiku mengakui masih ada tantangan besar dalam menangani pandemi ini. Tak lain tak bukan adalah upaya tracing. Menurutnya, upaya tracing masih mengalami kendala besar. Hal ini disebabkan karena masih banyak stigma negatif masyarakat terhadap pasien COVID-19.

"Kendala terbesar saat ini adalah tracing atau pelacakan," papar Wiku. "Karena banyaknya resistensi di masyarakat, di lapangan, akibat adanya stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 yang harus dihindari."

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada masyarakat yang mengucilkan orang yang terinfeksi COVID-19. "Ada catatannya bahwa 7 persen masyarakat yang dia akan mengucilkan atau memberikan stigma negatif kepada penderita. Tentunya ini tidak bisa dibiarkan saja," kata Kepala BPS, Dr Suhariyanto dalam siaran pers BNPB melalui kanal YouTube Senin (28/9).