Ahli epidemiologi UI Pandu Riono juga mengkritik narasi yang digunakan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak di masa pandemi, yakni 'tidak ada yang tahu kapan corona akan berakhir'.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 01 Oktober 2020 - 11:12 WIB
WowKeren - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono kembali mengkritik pemerintah terkait pengendalian pandemi virus corona (COVID-19). Pandu menilai pemerintah Indonesia membentuk terlalu banyak lembaga untuk menangani pandemi corona.
Ia bahkan menyebut ada seorang Menteri yang ditunjuk untuk menangani pandemi corona, meskipun itu bukan masuk dalam bidangnya. Pandu tidak menjelaskan secara detail siapa Menteri yang ia maksud.
"Kalau dilihat strateginya ganti- ganti. Ada Gugus Tugas, Komite, Satgas, ada menteri yang bukan bidangnya tapi katanya pintar manajemen, yang saya tahu sih pinter marah atau memarahi orang," ungkap Pandu dalam webinar pada Rabu (30/9). "Mungkin sebagian kita baru kerja baru dimarahin."
Selain itu, Pandu juga mengkritik narasi yang digunakan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak di masa pandemi corona. Narasi yang dimaksud adalah "tidak ada yang tahu kapan pandemi corona akan berakhir".
"Jadi narasinya yang menargetkan dari pemerintah adalah pilkada dilanjutkan karena kita enggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Dari kata-kata itu dipilih kata yang paling sepertinya memang enggak mungkin terbantahkan," tutur Pandu. "Seharusnya (narasinya) pandemi ini kemungkinan ditunda karena kita belum berhasil mengendalikan pandemi."
Tak hanya itu, Pandu juga menilai tidak ada rencana yang terstruktur dari pemerintah. Padahal, tutur Pandu, seharusnya ada rencana yang terstruktur jika pemerintah memang ingin Pilkada tetap digelar di masa pandemi.
"Dari awal enggak ada plan of action, targetnya berapa banyak yang harus dicapai, monitoring evaluasinya. Karena enggak ada plan, enggak ada rencana aksi maka kegiatannya tambal sulam," jelas Pandu. "Tidak ada koordinasi, tidak ada rencana, tidak ada keseriusan untuk mengatasi pandemi ini. Ironis sebagai negara besar yang modern harusnya pandemi ini bisa diatasi."
Menurut Pandu, pemerintah seharusnya sudah harus membuat plan of action sejak awal Maret jika memang serius menggelar Pilkada. "Jadi saya bingung mau pilkada desember, Pak Menteri Tito (Karnavian) udah semangat banget wakilnya di KPU semangat harus Desember, enggak ada penundaan. Boleh, bagus itu jadi dorongan kita untuk mengendalikan pandemi. (Tapi) kalau masyarakat dalam kondisi seperti sekarang siapa yang bisa menjamin?" pungkas Pandu.
(wk/Bert)
