Sikap kepala negara sangat dibutuhkan untuk meredam situasi yang kian memanas. Saat ini kondisi Tanah Air sedang genting usai DPR mengesahkan UU Omnibus Law Ciptaker
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 08 Oktober 2020 - 07:50 WIB
WowKeren - Aksi demo untuk menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) telah berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Ketua Fraksi PKS di MPR RI, Tifatul Sembiring meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengambil sikap untuk hal ini.
Sebab, sikap kepala negara sangat dibutuhkan untuk meredam situasi yang kian memanas. Ia menilai jika saat ini kondisi Tanah Air sedang genting.
"Iya kalau menurut saya ini keadaan genting, presiden harus berikan sikap, pernyataan yang mengademkan," kata Tifatul dilansir CNN Indonesia, Kamis (8/10). "Karena ini (penolakan) bukan hanya di Jakarta, di Bandung, Tangerang, di Bekasi, tapi di mana-mana. Ini bisa menjalar."
Sementara itu, di tengah ancaman pandemi ini, kondisi perekonomian Indonesia kian memburuk. Banyak masyarakat yang terdampak pandemi hingga mengalami kesulitan ekonomi.
Menurut Tifatul, mereka ini sangat potensial untuk ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Sehingga ia khawatir jika Jokowi tak segera bersikap maka demo akan semakin memburuk.
"Jadi ini jangan dianggap remeh," kata dia lagi. "Ini gelombang demonstrasi. Ini bahaya. Kalau mau main-main ya silakan saja."
Lebih jauh, ia tak lupa mengkritik pemerintah dan DPR yang terkesan buru-buru mengesakan UU tersebut. Selain terburu-buru, UU itu sarat kontroversi lantaran kurangnya transparansi dalam proses pembuatannya. Padahal, untuk satu RUU saja harus melalui uji publik.
"Padahal 1 RUU saja yang ingin kita telurkan harus pake uji publik segala," Dan mendengarkan pandangan dari masyarakat. Ini udah jelas dong. Sekarang tidak transparan," kata Tifatul.
Tak hanya buruh, mahasiswa pun ikut turun ke jalan demi menyuarakan aspirasi mereka. Aksi demo penolakan Omnibus Law sendiri ada yang berlangsung ricuh.
Aksi demo yang berujung ricuh tak hanya meramaikan pemberitaan di linimasa media sosial Tanah Air. Beberapa media asing ternyata ikut mengabarkan aksi massa yang ada, terutama dikaitkan dengan upaya polisi dalam membubarkan massa.
(wk/zodi)
