Menaker Ida Fauziyah menyebut bahwa Jokowi sebenarnya dapat memilih untuk tenang-tenang saja di periode keduanya ini. Namun Jokowi disebut lebih memilih untuk meninggalkan warisan dengan adanya Omnibus Law ini.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 21 Oktober 2020 - 08:39 WIB
WowKeren - Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membuat pemerintah dan DPR RI kebanjiran kritik. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lantas menegaskan bahwa Omnibus Law merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan lapangan kerja di Indonesia.
Ida menjelaskan bahwa Omnibus Law merupakan bagian dari terobosan Presiden Joko Widodo. Menurut Ida, Jokowi juga telah mengambil risiko adanya penolakan aturan tersebut.
"UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mentransformasi situasi, yang digagas Pak Joko Widodo saat baru dilantik," terang Ida pada Selasa (20/10). "Karena targetnya untuk mengubah, maka pasti ada risiko penolakan. Tapi pak Jokowi memilih menjalani risiko itu."
Lebih lanjut, Ida menyebut bahwa Jokowi sebenarnya dapat memilih untuk tenang-tenang saja di periode keduanya ini. Jokowi disebut bisa saja memiliki untuk tidak membuat terobosan yang mengubah banyak hal secara signifikan.
"Tapi beliau memilih meninggalkan legacy (warisan) untuk kita semua. Bukannya cari aman," tegas Ida. "Jadi mari kita follow-up legacy ini dengan semangat berdialog. Kita jangan pakai prinsip pokok'e. Repot kalau pakai pokok'e. Namanya dialog ya tidak bisa 100% aspirasi pekerja dan pengusaha diakomodasi. Berbagilah. Ada juga kaum pencari kerja yang harus diberikan pekerjaan."
Sebelumnya, Ida juga sudah sempat menyatakan bahwa Omnibus Law yang kini mendapat banyak penolakan justru memastikan perlindungn lebih baik bagi para pekerjanya. Ida menjelaskan bahwa dialog terbuka yang melibatkan stakeholder pengusaha maupun para pekerja telah dilakukan selama proses pembahasan Omnibus Law.
"Proses dialog publik kami lakukan sampai draft RUU prosesnya panjang kami mengundang stakeholder baik pengusaha maupun para pekerja," ungkap Ida pada Minggu (18/10) lalu. "Pemerintah tidak menutup telinga seluruh aspirasi itu akan kami dengarkan dengan baik."
Oleh sebab itu, ia menyayangkan adanya aksi turun ke jalan yang berujung pada kericuhan dan perusakan fasilitas umum. "Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19. Rasanya tidak bijak bila kita mengabaikan penularan COVID-19.Jika terpaksa turun ke jalan juga jangan melakukan tindakan yang anarkis sampai merusak faslitas umum," pungkas Ida.
(wk/Bert)
