Fadli Zon Bongkar 4 Beban Berat Rakyat Selama Jokowi Jadi Presiden
Instagram/fadlizon
Nasional

Fadli Zon turut mengomentari satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, fokus beberkan 4 beban berat yang ditanggung rakyat selama Jokowi jadi presiden. Apa saja?

WowKeren - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon ikut mengomentari satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Ia juga secara khusus mengomentari kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden yang sudah genap enam tahun, mulai dari periode pertama hingga memasuki satu tahun periode kedua.

Fadli menyebut jka pemerintahan Presiden Jokowi telah membuat beban rakyat dan negara semakin berat. Ia menilai banyak kemunduruan yang terjadi selama Jokowi memimpin Indonesia. Ia mendesak Jokowi untuk membangun pemerintahan menjadi lebih baik, bukan malah mempertajam segregasi.

”Kalau diminta menilai perjalanan setahun terakhir, apalagi enam tahun terakhir, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, cukup jelas saya melihat ada banyak sekali kemunduran yang telah kita alami,” kata Fadli seperti dilansir dari Viva, Rabu (21/10). “Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rakyat dan negara sama-sama memikul beban yang kian berat.”

Fadli lantas membongkar setidaknya ada 4 beban rakyat dan negara yang semakin berat selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Beban pertama adalah utang yang semakin membengkak. Fadli menilai utang yang semakin besar itu disebabkan oleh miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja pembangunan.

Berdasarkan laporan Bank Dunia International Debt Statistics 2021, utang luar negeri Indonesia berada di urutan enam di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. “Saat ini utang luar negeri kita lebih dari US$402 miliar atau Rp6.000 triliun,” beber Fadli.


Kemudian beban kedua adalah beban hukum. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra ini menilai jika tatanan hukum di pemerintahan Jokowi mulai mengalami kerusakan. Ia mencontohkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bukannya membuat terobosan, namun kerusakan hukum.

”Melalui Omnibus Law inilah kian sempurnalah sentralisasi kekuasaan berada di tangan presiden,” jelas Fadli. “Saya melihat kebijakan Omnibus Law ini bukan deregulasi, tapi yang tepat disebut konsolidasi kekuasaan.”

Selanjutnya beban ketiga adalah perpecahan. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang dilanda perpecahan akibat isu sensitif seperti keagamaan. Ia turut menyoroti bagaimana isu-isu tersebut bahkan kerap dilontarkan dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.

“Di periode sekarang ini masih ada upaya bermain-main isu sensitif keagamaan,” kritik Fadli. “Seharusnya di periode kedua ini Presiden Joko Widodo belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan malah kian mempertajam segregasi.”

Terakhir adalah beban sosial. Fadli menyebut beban rakyat semakin tinggi akibat kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif tol, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Kini, beban rakyat semakin bertambah banyak akibat pandemi virus corona.

”Ironisnya, pemerintah terkesan menggunakan pandemi justru sebagai momen menolong para pengusaha, bukan menolong rakyat kecil,” papar Fadli. “Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), misalnya, 24 persennya digunakan untuk menolong korporasi. Hanya 12 persen saja yang digunakan untuk belanja kesehatan. Inilah sesuatu yang ironis.”

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru