Formappi Soal Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: DPR Jadi 'Macan Ompong'
Nasional

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai DPR sebagai lembaga legislatif negara telah kehilangan fungsinya terutama dalam hal pengawasan

WowKeren - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan pandangannya terhadap masa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Ia menyoroti ketika Partai Gerindra, yang sebelumnya saat Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto sebagai lawan Jokowi, bergabung masuk ke pemerintahan.

Menurut Lucius, kepiawaian Jokowi menggaet Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintah telah berhasil menjadikan DPR tidak berkutik di hadapan pemerintah. Selain itu, DPR cenderung hanya menjadi "tukang stempel" bagi keinginan pemerintah.

"Kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang. Ya setelah dominasi koalisi sudah semakin sempurna, parlemen menjadi macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah," ujar Lucius, dalam diskusi daring, Selasa (20/10). "Parlemen cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah."

DPR sebagai lembaga legislatif, dikatakannya telah kehilangan fungsinya terutama dalam hal pengawasan. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor mengapa Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kontroversial bisa dengan mudah diselesaikan.


"Padahal secara umum kinerja legislasi parlemen sangat buruk," tambahnya. "Tetapi pada RUU yang menjadi fokus pemerintah, DPR bisa ngegas membahasnya sesuai dengan yang diinginkan pemerintah."

Lebih jauh, ia khawatir akan adanya penyalahgunaan yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Sebab menurutnya, kekuasaan yang sudah dibangun Jokowi selama setahun terakhir ini dinilai telah menghilangkan secara sistematis peran check and balances.

"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan," lanjut Lucius. "Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik, dan lain-lain akan bisa tumbuh dengan subur."

Pandangan ini pun diamini oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mengaku jika DPR menjadi kurang berkuasa dalam menjalankan fungsinya. "Fungsi DPR RI secara teknis dalam legislating, budgeting, dan controlling sebagian memang menjadi kurang powerfull lagi," ujar Mulyanto dilansir Republika, Rabu (21/10).

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait