Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk menerapkan program Asesmen Nasional (AN) 2021 pengganti Ujian Nasional yang dihapuskan.
- Nidya Putri
- Rabu, 28 Oktober 2020 - 11:41 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menghapuskan Ujian Nasional. Meski begitu, Nadiem menggantinya dengan program Asesmen Nasional (AN) yang akan diselenggarakan mulai Maret atau April 2021.
Kemendikbud pun telah menganggarkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk menerapkan program Asesmen Nasional (AN) 2021 tersebut. Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud Samsuri mengatakan biaya sebesar itu digunakan untuk mengembangkan model dan kajian Asesmen Nasional.
"Untuk asesmen pembelajaran ada sekitar Rp 155 miliar," kata Samsuri dalam jumpa pers virtual, Selasa (27/10). "Ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja tapi pengembangan model-model atau kajian-kajiannya."
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sosialisasi dan pendampingan sekolah dan guru selama masa transisi dari UN ke Asesmen Nasional. "Kemudian juga ada terkait dengan sosialisasi dan pendampingan untuk asesmen itu, juga bersamaan dengan sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum yang bisa dibilang sebagai kurikulum baru. tapi masih mengadopsi kurikulum 2013," jelasnya.
Sekretaris Kemendikbud Ainun Na'im menambahkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan sosialisasi kepada mitra, sekolah, dan legislatif DPR RI dalam sejumlah forum. "Sebetulnya sekarang sudah mulai proses sosialisasi. Mas Menteri (Nadiem Makarim) sering menyampaikanya baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum," sambungnya.
Anggaran Rp 155 miliar itu jauh di bawah anggaran yang diajukan Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada September lalu, yakni sebesar Rp 478,4 miliar. Asesmen Nasional sendiri terdiri dari tiga pengujian, mulai dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter Peserta Didik, dan Survei Lingkungan Belajar terhadap sekolah dan guru.
Sementara itu, dalam rapat kerja bulan September lalu, Nadiem mengajukan Rp 358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi dan Rp 120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut AKM.
(wk/nidy)
