WowKeren - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai dukungan stimulus pemerintah untuk dunia usaha kurang berimbang. Terutama bantuan yang diberikan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jumlah stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk sektor ini dianggap masih kurang jika dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh pelaku usaha UMKM bagi ekonomi nasional. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang CSR dan Persaingan Usaha Kadin Suryani Motik.

Dilansir CNN Indonesia, sektor UMKM telah berkontribusi sebesar 60 persen dari perekonomian nasional. Sektor ini juga telah membantu menyerap lapangan kerja dengan mempekerjakan lebih dari 90 persen angkatan kerja nasional. Yang mana kata Suryani, angka ini kontras dengan anggaran PEN untuk UMKM yang hanya sebesar Rp 123,46 triliun.

"Dukungan untuk dunia usaha tidak berimbang," kata Suryani dalam diskusi online, Rabu (4/11). "Tidak seimbang UMKM walau kontribusi ke PDB dan lapangan kerja kontribusi besar tapi stimulus yang diberikan relatif kecil."

Lalu, nilai penjaminan modal kerja UMKM juga menurut Suryani terlalu kecil yakni hanya Rp 1 triliun. Sementara jumlah kredit usaha mikro mencapai Rp 305,9 triliun, usaha kecil Rp 346,7 triliun, dan usaha menengah Rp 469,7 triliun.

Pelaku UMKM dinilai akan semakin tertekan dengan adanya kebijakan kenaikan upah di 5 provinsi di Indonesia. Seperti diketahui, meskipun pemerintah pusat telah meniadakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 namun sebagian gubernur tetap memiliki kebijakan sendiri dengan menaikkan UMP.

Bukan tidak mungkin, hal ini justru akan menyulitkan pelaku usaha kecil hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seperti diketahui, para pelaku usaha telah berjuang keras untuk bertahan di tengah kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian.

"Kami khawatir bagi pengusaha akan jadi masalah di lapangan (karena kenaikan upah), karena hampir semua dunia usaha kena dampak COVID-19," ungkapnya lagi. "Angka pengangguran dan PHK naik bisa sampai 20 juta."