Kenaikan upah minimum provinsi dinilai akan menyulitkan pelaku usaha yang bukan tidak mungkin akan berujung pada PHK yang mana jumlah ini sudah banyak sejak pandemi menyerang.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 05 November 2020 - 11:58 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik mengingatkan potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Seperti diketahui, sejumlah gubernur memutuskan tetap menaikkan UMP meski pemerintah pusat telah meniadakannya.
Kenaikan UMP dinilai tidak relevan dilakukan saat ini. Sebab sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri. Belum lagi ditambah dengan tekanan akibat ancaman resesi di negeri ini.
Sejak pandemi saja, sudah ada banyak pekerja yang mengalami PHK sebagai buntut dari keputusan pengusaha untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi. Bahkan tak sedikit dari pengusaha yang harus menutup usahanya. Sehingga jika UMP dinaikkan maka bukan tidak mungkin jumlah PHK akan meningkat ke puluhan juta.
"Kita tahu pengangguran naik, jumlah PHK naik bisa sampai 20 juta," kata Suryani dalam webinar DPP PAN, Rabu (4/11). "Kemudian ini data yang disampaikan. Data ketenagakerjaan kalau saat ini 8,14 juta yang menganggur, 28 juta kerja paruh waktu, jadi ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh."
Terlebih lagi, ancaman resesi di Indonesia kian nyata. Sehingga jika sudah resesi nantinya maka justru akan "mencekik" para pelaku usaha. Meski mungkin ada sektor tertentu yang tidak begitu terdampak kondisinya, namun itu menurut Suryani hanya sedikit saja. Hampir semuanya terkena getah pandemi.
"Yang jelas dunia usaha pasti kalau sudah resesi rugi, nggak mungkin untung, kecuali sektor-sektor tertentu. Jadi kalau masih ada gubernur yang bilang mau dinaikkan UMR-nya bagi yang tidak rugi itu sedikit sekali," ungkapnya menjelaskan. "Kita khawatir bagi pengusaha kalau UMR-nya dinaikkan akan jadi masalah di lapangan. Karena hampir semua dunia usaha terdampak COVID-19."
Jika kondisinya sudah begini maka angka kemiskinan di Indonesia diprediksi juga akan meningkat. "Kalau sudah seperti itu, pasti kemiskinan bertambah. Jadi jumlah orang yang miskin di Indonesia bertambah," pungkasnya.
(wk/zodi)
