Jokowi Dianggap Lalai Tak Baca UU Ciptaker Walau Sudah Diteken, Yusril Akui Wajar Saja
Instagram/kemensetneg.ri
Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai wajar bila Presiden Joko Widodo bahkan tidak membaca UU Cipta Kerja yang sudah ditekennya. Begini penjelasan Yusril.

WowKeren - Perkara UU Cipta Kerja Omnibus Law tampaknya membuka beberapa "cela" pemerintahan, termasuk soal seberapa paham Presiden Joko Widodo terhadap regulasi yang ia tandatangani. Sejak UU Ciptaker disahkan DPR RI pada awal Oktober 2020 kemarin, perihal pemahaman pemerintah terhadap UU Ciptaker memang menjadi bulan-bulanan masyarakat.

Namun tidak pahamnya Jokowi terhadap isi UU Ciptaker ternyata dianggap wajar oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 2004-2007, sehingga sedikit-banyak telah berpengalaman mengurusi pembentukan UU, membeberkan kisahnya menghadapi presiden yang bahkan tidak membaca isi UU yang akan diteken.

Hal ini terjadi ketika Yusril masih menjabat sebagai Asisten Mensesneg Moerdiono di era pemerintahan Presiden Soeharto, tahun 1992. Kala itu, Yusril hanya menghadap Soeharto untuk meminta tandatangan, yang ternyata tidak melewati proses berbelit serta berdurasi lama.

"Saya datang ke rumah Pak Harto. Saya mengatakan, 'Pak ini yang mau ditandatangani'," kata Yusril, menceritakan pengalaman itu di akun YouTube Realita TV. "(Presiden bertanya) 'Ril, ini surat isinya apa?' Lalu saya terangkan. (Dijawab) 'Sudah benar isinya?' (Saya jawab) 'Sudah Pak'."

"(Ditanya lagi) 'Itu Moerdiono sudah paham?' 'Sudah Pak.' Itu sudah ada. 'Nggak salah lagi?' 'Nggak Pak'. 'Ya sudah, sini saya teken'," imbuh Yusril, dilansir dari Republika, Jumat (6/11).


Yusril pun berkesimpulan bahwa presiden tidak harus selalu membaca dokumen yang akan diteken. Namun diperlukan kepercayaan antara presiden dengan "tangan kanannya", dalam hal ini berarti Kemensesneg.

"(Presiden Soeharto) Baca aja enggak, tapi kepercayaan itu membuat saya ngeri. Saya pikir, lho beliau ini percaya sekali sama saya. Kalau sekali saja saya salah, sekali saja berkhianat, habis saya," ujar Yusril.

"Walaupun itu dari partai-partai yang berbeda masuk dalam pemerintahan. Tapi ketika masuk dalam pemerintahan harus merasa satu," imbuh Yusril. "Harus saling menjaga, harus saling melindungi satu dengan yang lain."

Yang dimaksud olehnya adalah bahwa setiap pihak di kabinet pemerintahan harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan kesalahan yang ada. Termasuk perihal "pasal ajaib" di UU Ciptaker yang menurut Yusril tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Mensesneg Pratikno.

Yusril menilai tidak harus presiden membaca semua isi beleid yang akan diteken, apalagi jika memang bukan ilmunya. "Sama kayak saya pergi ke dokter, haurs dioperasi prosedur begini harus tanda tangan, saya baca tidak paham-paham," kata Yusril.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts