Pemerintah akan memperpanjang beberapa program pemulihan ekonomi hingga ke kuartal I di tahun 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan salah satu program tersebut adalah Kartu Pra Kerja.
- Nidya Putri
- Selasa, 10 November 2020 - 10:59 WIB
WowKeren - Pemerintah akan memperpanjang beberapa program pemulihan ekonomi hingga ke kuartal I di tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan jika keputusan tersebut diambil untuk menunjang daya beli masyarakat. Salah satu program tersebut adalah Kartu Pra Kerja.
"Beberapa program pemulihan ekonomi apakah terkait program KUR atau subsidi lainnya akan dilanjutkan di kuartal I 2021," ujar Airlangga dalam konferensi pers BNPB, Senin (9/11). "Support daya beli tetap dilakukan di 2021, subsidi KUR dan kartu Prakerja. Ini akan berikan nafas buat masyarakat menjaga daya beli yang ada."
Airlangga juga menjelaskan Kartu Prakerja sendiri menjadi program unggulan yang digulirkan pemerintah untuk membantu korban PHK dan para pekerja yang mesti dirumahkan. "Terkait korban PHK dan yang dirumahkan pemerintah kan sudah sediakan Kartu Prakerja. Kemarin baru dibuka gelombang 11 sudah 4,7 juta yang mendaftar," ujarnya.
Sebagai informasi, program ini memberikan manfaat sebesar Rp 3.550.000 kepada setiap pesertanya. Namun, insentif cair setelah peserta melakukan pelatihan.
Rincian insentifnya sendiri adalah bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.
Adapun program lain yang akan dilanjutkan pada tahun 2021 adalah program restrukturisasi kredit juga dipastikan masih bisa dirasakan di tahun 2021. Menurutnya, program keringanan cicilan ini masih sedikit sekali realisasinya. "Sektor yang mesti didorong juga adalah korporasi yang restructuring, ini masih 25%. Maka program POJK restrukturisasi masih berjalan ke 2021," terangnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan jika pemerintah akan fokus untuk menyalurkan program pemulihan ekonomi yang berhubungan dengan perlindungan sosial hingga akhir tahun ini. Program bantuan presiden produktif senilai Rp 2,4 juta untuk UMKM akan dikebut.
Lalu program BLT Gaji alias subsidi upah Rp 600 ribu per bulan untuk karyawan dengan gaji di bawah 5 juta juga akan dikebut penyalurannya. "Kami tentu mendorong terkait perlindungan sosial, UMKM dan kelembagaan. Tentu bantuan-bantuan seperti banpres produktif, UMKM, kemudian subsidi upah kita dorong, program itu bisa maksimal penyerapannya," tuturnya.
Sementara itu, pendaftararan gelombang ke 11 Kartu Pra Kerja telah ditutup pada Rabu (4/11) lalu. Jumlah pendaftar pada gelombang 11 saja sudah mencapai 5,5 juta peserta.
(wk/nidy)
