Pemerintah meletakkan tenaga kesehatan (nakes) dalam daftar prioritas penerima vaksin COVID-19 yang sedianya dimulai Desember 2020 besok. Begini penjelasan detailnya.
- Elvariza Opita
- Kamis, 12 November 2020 - 16:30 WIB
WowKeren - Pemerintah terus mematangkan rencana vaksinasi COVID-19 yang sedianya dimulai pada pekan ketiga Desember 2020. Salah satu yang sudah ditetapkan adalah soal prioritasnya tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat untuk mendapatkan akses vaksin.
Namun kekinian terungkap bahwa tidak semua nakes akan langsung mendapatkan vaksinasi tersebut. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut hanya nakes yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang menjadi prioritas.
"Yang jelas nanti yang akan diutamakan tenakes (tenaga kesehatan)," tutur Muhadjir, Kamis (12/11). "Dan tenakes pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Enggak harus semuanya."
"Jadi karena itu, jangan bayangkan kalau ada sekian ratus ribu orang enggak kena," imbuh Muhadjir, seperti dilansir dari Kumparan. "Karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam."
Pada kesempatan yang sama Muhadjir juga sudah menjelaskan perihal gratis atau tidaknya vaksin. Disebutkan oleh Muhadjir, ternyata hanya 60 juta warga Indonesia yang berhak mendapatkan vaksin COVID-19 gratis.
"Rapat kemarin menetapkan bahwa yang betul-betul jadi target yang diberi vaksin secara gratis sekitar 60 juta. Kemudian ada vaksin mandiri, itu mereka membiayai sendiri terutama dari perusahaan-perusahaan," tutur Muhadjir.
Secara tegas Muhadjir pun menyinggung soal herd immunity. Sehingga maksudnya tidak semua penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin tersebut sedangkan sisa populasi memperoleh manfaat perlindungan dari yang divaksin.
"Target untuk mencapai herd immunity menurut WHO 70 persen dari total penduduk, itu dalam arti dari total penduduk itu terpapar COVID, tapi untuk Indonesia kan tidak. Tidak semua wilayah dinyatakan merah," ujar Muhadjir.
"Artinya tidak semua wilayah dinyatakan terpapar," imbuh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. "Karena itu nanti akan kita masih sedang dipelajari oleh Kemenkes, berapa kelayakan Indonesia dan wilayah mana saja yang jadi perhatian."
Untuk diketahui, awalnya vaksinasi rencananya dilakukan mulai November 2020. Namun rencana ini ditangguhkan menyusul belum turunnya izin edar darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
(wk/elva)
