WowKeren - Lembaga survei Indo Barometer menggelar jajak pendapat untuk sejumlah responden yang dipilih secara acak sesuai parameter tertentu. Sejumlah pertanyaan disampaikan kepada responden tersebut, termasuk diantaranya soal survei kepuasan rakyat untuk pemerintah.

Dari hasil survei tersebut, terungkap bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi salah satu pejabat yang mendapat presentase kepuasan terendah bahkan tak mencapai 50 persen. Akibatnya, kritikan pedas pun dilontarkan untuk Wapres RI tersebut dan memposisikannya sebagai ban serep.

Menanggapi persoalan tersebut, Juru Bicara Wapres RI, Masduki mengatakan jika Ma'ruf Amin tak menginginkan ada 'matahari kembar' dalam pemerintahan saat ini. Tugasnya pun lebih kepada mengoordinasikan para menteri.

"KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar," ujar Masduki, Senin (16/11). "Ia membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri."

Masduki menegaskan bahwa peran utama wapres menurut peraturan perundang-undangan adalah membantu presiden. Ia menegaskan bahwa pelbagai keputusan penting ada di tangan presiden.

Sementara eksekusi kebijakan berada di tangan menteri teknis terkait. "Maka Wapres itu adalah posisinya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan di kementerian. Itu pun setelah diberi tugas oleh presiden. Secara UU di mana-mana gitu," terangnya.

Selain itu, Masduki juga membeberkan selama ini wapres kerap kali memainkan peran strategis untuk menindaklanjuti keputusan presiden. Fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi program atau kebijakan diambil oleh wapres.

Bahkan, wapres sudah banyak berperan memberi masukan sebelum suatu keputusan diterbitkan presiden. "Tentu peran ini tidak terkait langsung dengan publik. Banyak juga yang tidak termonitor publik," ungkapnya.

Tak hanya itu, Masduki juga mengklaim jika selama ini Wapres Ma'ruf telah bekerja keras menggerakkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia selama ini. Menurutnya, wapres tengah berfokus pada empat aspek membangun ekonomi syariah yakni penguatan lembaga keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan penguatan bisnis usaha berbasis syariah.

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM," tandasnya. "Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa."