Menurut Gubernur DKI Anies Baswedan, belum ada Pemda lain yang melayangkan surat peringatan untuk mencegah kerumunan. Anies mencontohkan terjadinya kerumunan di rangkaian acara Pilkada 2020.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 17 November 2020 - 14:24 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bahwa pihak Pemprov sudah mengingatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq terkait kerumunan beberapa waktu lalu. Hal tersebut terbukti dari surat peringatan yang dikirimkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara.
Anies lantas membandingkan langkah tersebut dengan upaya Pemda lain. Menurut Anies, belum ada Pemda yang melayangkan surat peringatan untuk mencegah kerumunan. Anies mencontohkan terjadinya kerumunan di rangkaian acara Pilkada Serentak 2020.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan," tutur Anies pada Senin (16/11). "Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan."
Kekinian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab pernyataan Anies yang membandingkan pengawasan kerumunan Habib Rizieq dengan Pilkada. Menurut Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, protokol kesehatan di Pilkada telah diawasi secara ketat. Penyelenggara Pemilu juga turun tangan langsung dan menindak pelanggaran yang ada.
"Terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada juga telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu," ujar Dewa dilansir CNN Indonesia pada Selasa (17/11). "Rekomendasi yang disampaikan ke KPU terkait hal itu, juga ditindaklanjuti oleh KPU setempat."
Lebih lanjut, Dewa juga menjelaskan bahwa koordinasi dan pengawasan setiap tahapan Pilkada telah berjalan baik. Menurutnya, Pemda, KPU Daerah, serta Bawaslu Daerah telah saling mengingatkan jika ada temuan pelanggaran protokol kesehatan.
Ketiga pihak itu disebut telah rutin melakukan rapat koordinasi untuk pengawasan Pilkada di masa pandemi. Pemda juga turut menyosialisasikan protokol kesehatan Pilkada pada masyarakat.
"KPU selalu berkoordinasi dengan pemda termasuk juga dengan Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di daerah," kata Dewa. "Pada prinsipnya, upaya-upaya sosialisasi dan koordinasi telah dilakukan."
Namun demikian, Dewa juga tak menutup diri apabila masih ada yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan Pilkada ini. KPU disebutnya akan terus mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan.
(wk/Bert)
