Presiden mengungkap 6 manfaat pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law di Forum APEC CEO Dialogues. Padahal saat ini UU Ciptaker sendiri masih sangat dipermasalahkan di Indonesia.
- Elvariza Opita
- Kamis, 19 November 2020 - 17:35 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo terus memperkenalkan UU Cipta Kerja Omnibus Law di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Salah satu yang terbaru adalah ketika Jokowi memamerkan 6 keunggulan UU Ciptaker di Forum APEC CEO Dialogues 2020.
"Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia," ungkap Jokowi sebagai pembukaan pidatonya soal UU Ciptaker, Kamis (19/11). Secara garis besar, UU sapu jagat ini akan mendukung perbaikan iklim investasi dan usaha di Tanah Air.
Yang pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi akan menjadi lebih sederhana dan cepat. UU Ciptaker menjadikan persyaratan untuk investasi lebih mudah. Perizinan usaha, khususnya untuk skala kecil dan mikro ditiadakan dan cukup pendaftaran saja.
"Kedua, pungutan liar dan korupsi dipotong," terang Jokowi. "Dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS)."
Yang ketiga, usaha dan investasi akan dipermudah, dibuktikan lewat pembentukan perseroan terbatas yang lebih sederhana tanpa batas modal minimum. "Pengurusan paten, merek, juga dipercepat, pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah," terang Jokowi.
Manfaat keempat adalah UU Ciptaker mendorong investasi di beberapa kawasan prioritas. Seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas sehingga semakin mudah serta menarik dengan adanya berbagai fasilitas dan insentif.
"Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam," janji Jokowi, dikutip dari Tempo. "Dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS."
Indonesia juga akan membentuk sovereign wealth fund untuk mengelola dana dan aset negara serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. "Keenam, UU Omnibus Law Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon," imbuh Jokowi.
Padahal saat ini UU Ciptaker masih bermasalah di dalam negeri, terutama untuk klaster ketenagakerjaannya yang dianggap merugikan kaum pekerja. Namun di sisi lain, Jokowi meyakini UU Ciptaker yang memangkas banyak regulasi bisa mendorong iklim usaha dan investasi yang lebih baik.
"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, rantai birokrasi perizinan yang berbelit-belit dipotong, pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi juga diberantas," pungkas Jokowi. "Dengan tetap mengutamakan komitmen kami untuk perlindungan pada lingkungan, komitmen ramah lingkungan."
(wk/elva)
