Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai bahwa pembukaan sekolah serta pembelajaran tatap muka telah menjadi kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Pasalnya, sekolah online kerap menemui kendala.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 20 November 2020 - 15:27 WIB
WowKeren - Selama masa pandemi virus corona (COVID-19), banyak sekolah di Indonesia yang ditutup dan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurut Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, sekolah dengan pembelajaran tatap muka akan kembali dibuka mulai Januari 2021 mendatang.
"Iya fix (sekolah dibuka Januari 2021)," tutur Huda pada Jumat (20/11). Meski Komisi X menyambut baik rencana pembukaan sekolah tersebut, Huda menekankan perlunya penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah COVID-19 masih terus berlangsung," jelas Huda. "Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini."
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa pembukaan sekolah dan pembelajaran tatap muka telah menjadi kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Pasalnya, PJJ atau sekolah online kerap terkendala oleh minimnya sarana-prasarana pendukung dan akses internet yang tidak merata.
"Di beberapa daerah, siswa selama pandemi COVID-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup," ungkap Huda. "Kondisi ini sesuai dengan laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia pendidikan Indonesia akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia."
Tak hanya itu, Huda juga mendapat laporan bahwa jumlah pekerja anak meningkat selama pandemi corona. Hal ini dipicu oleh anak-anak dari keluarga yang kesulitan ekonomi terpaksa membantu orangtua mereka dengan bekerja.
"Kami menerima laporan bahwa jumlah pekerja anak selama pandemi ini juga meningkat karena mereka terpaksa membantu orang tua yang kesulitan ekonomi," papar Huda. Oleh sebab itu, Huda menilai pembukaan sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para siswa. Namun ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka agar tetap terpenuhi.
Pemerintah diminta untuk menyiapkan anggaran khusus demi memastikan prasyarat protokol kesehatan benar-benar tersedia di sekolah. Contohnya adalah tempat mencuci tangan hingga toilet.
"Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja," pungkasnya. "Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka."
(wk/Bert)
