Nadiem Makarim 'membuka kartu' soal 2 alasan penting mengapa pemerintah akhirnya mengizinkan sekolah tatap muka dimulai 2021 walau pandemi COVID-19 belum benar-benar terkendali.
- Elvariza Opita
- Senin, 30 November 2020 - 16:51 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya memberikan izin untuk pembukaan sekolah tatap muka mulai Januari 2021 besok. Namun pembukaan sekolah ini tak lagi berpatokan pada peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 tetapi keputusan pemerintah daerah.
Rencana pembukaan ini langsung menuai beragam komentar, apalagi karena belakangan laju penambahan kasus COVID-19 setiap harinya cukup mengkhawatirkan. Menanggapi hal tersebut, Mendikbud Nadiem pun angkat bicara.
Nadiem menegaskan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi COVID-19 memang secara umum lebih aman bagi para siswa. Namun ada dampak kurang baik bagi keberlangsungan pendidikan secara nasional, yakni bisa menjadi pemicu terjadinya putus sekolah.
Pasalnya siswa kebanyakan harus bekerja membantu perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID-19. PJJ yang tidak mengharuskan siswa ke sekolah membuat sejumlah pihak jadi "melupakan" sejenak pendidikan demi bekerja, apalagi karena saat ini perekonomian masyarakat pun sangat terdampak oleh wabah virus Corona.
"Memang banyak sekali dampak negatif PJJ ini, bukan hanya kita, tapi negara lain juga," kata Nadiem, menegaskan bahwa dampak ini dialami pula oleh negara-negara lain. "Semakin lama PJJ, dampaknya anak bisa putus sekolah, karena terpaksa membantu keuangan keluarga."
Hal ini Nadiem sampaikan dalam Rakornas Pembukaan Sekolah Pada Masa Pandemi COVID-19 KPAI, Senin (30/11). Nadiem juga menjelaskan adanya dampak psikologis besar yang mengiringi pelaksanaan PJJ.
"Selama PJJ, banyak sekali anak mengalami kekerasan dari orangtua tanpa terdeteksi oleh guru," terang Nadiem, dilansir dari MedCom. Berbagai aspek tumbuh kembang anak seperti sisi kognitif, pengembangan karakter, maupun perkembangan psikososial siswa ikut terdampak oleh PJJ ini.
Dengan memperhatikan berbagai dampak tersebut, pemerintah akhirnya melakukan evaluasi terhadap PJJ di satuan pendidikan yang dihimpun dari berbagai pihak. Dan hasilnya menjadi dasar keputusan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri pada masa pandemi yang lantas menjadi payung hukum pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Januari 2021.
"Panduan penyelenggaraan pembelajaran kami umumkan dari jauh hari," pungkas Nadiem. "Agar pemerintah daerah bersiap dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah."
(wk/elva)
