Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku khawatir jika Tiongkok menjadi investor terbesar di Tanah Air. Begini alasannya.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 08 Desember 2020 - 16:51 WIB
WowKeren - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif khawatir apabila Tiongkok menjadi investor terbesar di Indonesia. Kekhawatiran Laode tersebut berkaitan dengan survei masalah US-Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sepanjang 2011-2020, yang menempatkan Tiongkok di posisi teratas sebagai negara dengan pembayaran yang tidak benar (improper payments).
"Kalau kita melihat US-Foreign Corrupt Practices Act, lokasi improper payment nomor satunya China," tutur Laode dalam webinar, dilansir Antara pada Selasa (8/12). "Disusul Brasil, India, Meksiko, Rusia dan Indonesia."
Berdasarkan hasil survei tersebut, Laode khawatir jika investasi Tiongkok membanjiri Tanah Air. "Saya sangat takut sedikit, bukan sedikit, tapi takut banyak, when Chinese become the biggest investor in Indonesia (kalau China menjadi investor terbesar di Indonesia)," ujar Laode.
Sebagai informasi, US-FCPA adalah Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang melarang perusahaan dan individu Amerika Serikat (AS) untuk membayar suap kepada pejabat asing untuk kesepakatan bisnis lebih lanjut. Survei yang menjadi rujukan Laode dilakukan untuk melihat masalah dalam penerapan US-FCPA. Melansir CNN Indonesia, survei itu menampilkan bagan ranking negara yang menggambarkan negara-negara tempat suap ditawarkan atau dibayarkan, berdasarkan dugaan yang dimulai dalam sepuluh tahun terakhir.
Di sisi lain, kekhawatiran Laode ini ditanggapi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, pemerintah telah menegaskan bahwa tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi. Indonesia juga disebutnya memberikan perlakukan yang sama bagi semua negara mitra investasi, termasuk Tiongkok.
"China ini negara yang ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur saja. Tapi arah kebijakan kita ke depan, tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi," terang Bahlil. "Kita harus memberikan kesamaan pada negara lain juga."
Namun demikian, Bahlil mengakui bahwa investor Tiongkok termasuk yang paling berani dan nekat dalam hal investasi. Sikap ini berbeda dengan negara lain seperti Jepang yang memperhitungkan banyak pertimbangan dalam berinvestasi.
"Contoh, nikel. hampir semua sekarang smelter-nya dari China. Tapi memang dari sisi mereka, ini yang paling berani. Kalau Jepang itu terlalu banyak penelitiannya. Negara lain juga begitu. Debatnya minta ampun," ungkap Bahlil. "Memang yang agak nekat seperti kita orang timur ini, ya investor dari China. Mereka kerja dulu baru mikir."
Lebih lanjut, Bahlil juga mengakui bahwa tidak semua investor Tiongkok baik dan taat aturan. Itu sebabnya, pemerintah berupaya agar bisa mengikat investor Tiongkok dengan perjanjian berusaha yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.
(wk/Bert)