WowKeren - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyindir Menteri yang ditangkap karena korupsi sembako. Hal ini diungkapkan Ahok dalam peluncuran aplikasi "Jangkau" yang mewadahi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu.

Awalnya, Ahok bersyukur bahwa perkembangan dunia teknologi kini makin pesat sehingga bisa menolong orang banyak. "Jadi dengan teknologi seperti ini saya berharap akan dampak sosial yang sangat besar untuk seluruh Indonesia," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Panggil Saya BTP, Senin (21/12).

Menurut Ahok, selama ini subsidi barang untuk masyarakat kurang mampu masih belum tepat sasaran. Subsidi tersebut dinilainya akan lebih tepat sasaran jika memanfaatkan teknologi yang memiliki data akurat.

"Karena selama ini subsidi kita di dalam barang boleh dikatakan tidak tepat sasaran. Karena saya orang politik. Nah, sama juga di Papua, kalau kita lihat itu harga barang bisa begitu mahal kalau kita subsidi di barang akan hilang," jelas Ahok. "Dengan teknologi seperti ini sangat tepat kalau semua orang memiliki rekening bank itu enggak susah bank begitu besar kok sekarang dengan teknologi yang ada, bukan soal sumbang menyumbangkan juga masalahnya ini masalah data, data ini yang selalu mahal dan kita tidak pernah memperbarui."

Oleh sebab itu, Ahok berharap agar aplikasi Jangkau tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Ia juga berharap agar tidak ada lagi Menteri yang ditangkap akibat korupsi sembako.

"Saya mengharapkan Jangkau ini menjadi sebuah dashboard data yang baik untuk seluruh pemerintah daerah dan seluruh kementerian. Jadi saya harap tidak lagi terjadi tuh gegara sembako Menteri ketangkap gitu lho, ini kan kasihan banget," kata Ahok. "Dengan data yang ada, uang yang ada ini akan berbuat. Nah, ini semua teknologi semua transparan kalau kita gunakan teknologi."

Ahok memang tidak menyebutkan siapa Menteri yang dimaksudnya. Namun diduga sosok yang dimaksud Ahok adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bansos COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, kursi Mensos masih belum diisi oleh pejabat definitif.