Epidemiolog menyinggung soal antrean panjang rapid test di sejumlah bandara dan stasiun kemudian membandingkan kasus kerumunan Petamburan Habib Rizieq yang berakhir denda Rp 50 juta.
- Nidya Putri
- Rabu, 23 Desember 2020 - 09:54 WIB
WowKeren - Syarat rapid test antigen bagi pelaku perjalanan menimbulkan antrean panjang di sejumlah bandara dan stasiun. Salah satunyanya adalah Bandara Soekarno-Hatta.
Kebijakan pemerintah terkait rapid test antigen ini pun menuai kritikan dari epidemiolog. "Kerumunan dapat menimbulkan potensi penularan COVID-19. Dan selama ini narasi pemerintah kan tidak boleh kerumunan, bahkan ada yang dikriminalkan, dan kerumunan hingga didenda Rp 50 juta," kata epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono, Selasa (22/12). "Nah, ini kerumunan dibuat oleh kebijakan pemerintah, jadi tidak konsisten."
Seperti yang diketahui, sebelumnya kasus kerumunan yang dikriminalisasi ialah acara yang dihadiri oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta, dan Megamendung, Bogor. Pemerintah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka termasuk Rizieq. Tak hanya itu, pihak panitia acara di Petamburan juga menyetor denda pelanggaran protokol kesehatan Rp 50 juta ke Pemprov DKI Jakarta.
Pandu pun berkata jika sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi antrean mengular itu dengan menambah jumlah personel dan titik pemeriksaan. Sebab, antrean itu mestinya sudah bisa diprediksi lantaran ada data jumlah penumpang.
"Itu menimbulkan kerumunan karena tidak diantisipasi bahwa banyak penumpang tetap akan bepergian," jelasnya. "Titik pelayanan test rapid antigen juga harus disediakan."
Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo meminta pemerintah segera mengevaluasi antrean yang mengular yang dapat menyebabkan penularan COVID-19. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan sumber daya manuasia (SDM) yang memadai dan menambah pos pemeriksaan.
"Jadi untuk mencegah penularan dari kerumunan, pos-pos testing itu harus diperbanyak. Hanya saja kesulitannya adalah apakah ada SDM yang terlatih," ujar Windhu. "APD juga harus dua lapis, bukan cukup masker, face shield seperti rapid test antibodi. Kalau memang tidak mungkin memperbanyak pos-pos testing dengan cepat, ya tentu berarti jarak harus diperhatikan, tetap tidak boleh berkerumun."
(wk/nidy)
