Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutnya akan mengafirmasi hak beragama kaum minoritas, termasuk aliran Syiah dan Ahmadiyah.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 26 Desember 2020 - 12:55 WIB
WowKeren - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sempat menyita perhatian publik dengan sejumlah gebrakannya. Termasuk soal afirmasi hak beragama yang dijanjikannya kepada kaum minoritas yang kemudian dikaitkan dengan jemaah aliran Syiah dan Ahmadiyah.
Gus Yaqut, demikian biasa ia dipanggil, menyatakan tak pernah berencana memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Maksud ucapannya kala itu semata-mata untuk melindungi semua warga negara.
"Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai menteri agama melindungi mereka sebagai warga negara," kata Yaqut, Jumat (25/12).
Yaqut menyebut setiap WNI, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan hak hukum. Dalam hal ini termasuk pula kelompok Ahmadiyah dan Syiah.
"Sekali lagi, sebagai warga negara. Bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum," ujar Yaqut, dilansir dari Kompas TV, Sabtu (26/12). "Ini harus clear."
Karena itulah, Kemenag juga siap menjadi mediator bila ada permasalahan antara kelompok-kelompok agama atau aliran tertentu, termasuk dengan Syiah dan Ahmadiyah. "Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenag akan memfasilitasi," pungkas Yaqut menegaskan.
Sosok Yaqut memang tengah menyita perhatian nasional dengan sejumlah kebijakan dan pernyataannya. Termasuk soal Yaqut yang sempat mendatangi perayaan Natal 2020 di GPIB Immanuel Semarang dan menegaskan menjadi menteri untuk semua umat beragama di Indonesia.
Selain itu, sang Ketua Umum GP Ansor juga memastikan akan mengafirmasi hak beragama bagi setiap kaum minoritas, sebuah pernyataan yang belakangan dikaitkan dengan warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.
Yaqut menekankan tidak boleh ada kelompok beragama, termasuk mereka yang minoritas, sampai terusir dari kampungnya hanya karena perbedaan keyakinan. "Mereka warga negara yang harus dilindungi," tegas Yaqut, dilansir dari Antara pada Kamis (24/12).
Yaqut pada kesempatan itu juga menegaskan pihaknya siap memfasilitasi dialog intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. "Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," ujarnya.
(wk/elva)
