Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI mengatakan, bahwa pihaknya setuju dengan wacana pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Menurutnya, vaksinasi mandiri dapat mempercepat target.
- Putri Stevania
- Selasa, 19 Januari 2021 - 13:05 WIB
WowKeren - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia beberapa waktu lalu mengusulkan pemerintah untuk memberi akses vaksin COVID-19 secara mandiri untuk swasta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji hal itu. Tak hanya itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun juga turut memberikan tanggapannya.
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, bahwa pihaknya setuju dengan wacana pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Menurutnya, vaksinasi mandiri ini justru dapat mempercepat target vaksinasi COVID-19 secara nasional.
"Bisa mempercepat cakupan 70 persen penduduk, sehingga IDI mendukung," ujar Slamet yang dilansir dari Kompas, Selasa (19/1). Slamet juga menyoroti bahwa pelaksanaan vaksin mandiri ini akan membantu Indonesia mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).
Menurut Slamet, apabila waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mencapai 70 persen penduduk yang divaksinasi cukup lama, maka dengan vaksinasi secara mandiri akan membantu memenuhi kuota penduduk yang harus divaksinasi. Sehingga, target mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dicapai secepat-cepatnya.
"Jadi semakin cepat selesai (vaksinasi) semakin baik. Misalnya ada 180 juta penduduk yang harus divaksin, jika selesai lebih cepat maka tak perlu booster sehingga sudah bisa tercapai herd immunity," tutur Slamet.
Meski mengaku mendukung, Slamet memberikan saran kepada pemerintah atas wacana tersebut. Menurutnya pemerintah perlu mengendalikan harga vaksinasi mandiri. "Seperti mengendalikan tes antigen/rapid/PCR. Bisa saja bisnis , tapi harus dikendalikan, pemerintah harus menentukan batas atas vaksinasi mandiri," ucap Slamet.
Menkes Budi sebelumnya mengungkapkan kemungkinan menyediakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara masih terbuka. Budi mengatakan rencana ini masih dalam kajian dan belum final. Namun, jika vaksinasi mandiri dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaan kepada swasta.
"Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri. Yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita," kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (14/1).
Menurut Budi pemerintah saat ini sedang mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Namun ia menegaskan prinsip yang dipegang pemerintah dalam vaksin mandiri ini adalah bagaimana tidak menimbulkan kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.
(wk/putr)
