Wacana vaksinasi COVID-19 secara mandiri alias berbayar kembali diungkit sang Menteri BUMN dalam rapat kerjanya dengan DPR RI, Rabu (20/1). Begini perkembangan terbarunya.
- Elvariza Opita
- Rabu, 20 Januari 2021 - 23:06 WIB
WowKeren - Pemerintah belakangan kembali menggaungkan ide vaksinasi mandiri untuk mengintervensi penanganan wabah virus Corona di Indonesia. Bahkan sejumlah langkah konkret sudah mulai dilakukan, salah satunya oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick mengaku sudah menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas masalah ini. "Ada wacana yang belum menjadi keputusan, walaupun di Keppres ada, (vaksinasi) mandiri dimungkinkan," ungkap Erick saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1).
"Itulah kenapa ada pertemuan dengan Komisi VI, BPKP, LKPP," imbuh Erick, seperti dilansir dari Kompas. "Dan Pak Menkes yang baru bersama saya datang ke BPK dan KPK untuk menyampaikan apakah vaksin mandiri ini salah (atau tidak)."
Erick pun menjelaskan, bahwa dari hasil pertemuan itu terungkap program vaksinasi mandiri diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. Termasuk jika jenis dan dan merk vaksin yang diberikan berbeda dengan yang gratis.
"Tanggapan secara administrasi, bukan kebijakan secara politis, administrasi menyatakan, satu, kalau vaksin ini merknya berbeda secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan," jelas Erick. Sedangkan persyaratan kedua adalah periode pemberian vaksin mandiri ini tidak boleh bersamaan dengan vaksinasi gratis yang merupakan program prioritas pemerintah.
"Kedua, sebaiknya vaksin tidak disuntikkan hari ini (bersamaan dengan) yang mandiri. Biarkan vaksin gratis bergulir dulu 1-2 bulan, setelah nakes, TNI/Polri, ketika nanti dilihat di satu titik ada keterlambatan karena ketersediaan vaksin. Toh merknya berbeda bukan yang gratis," pungkas Erick. "Kenapa tidak kita agresif untuk mencapai 70 persen (herd immunity)."
Lantas apakah ini berarti pemerintah tidak jadi menggratiskan seluruh vaksin COVID-19? Sejauh ini belum ada penjelasan gamblang soal ini, namun dipastikan rencana vaksinasi mandiri ini untuk mempercepat tercapainya herd immunity agar kondisi kesehatan nasional bisa segera pulih.
Pasalnya belakangan penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia begitu mengkhawatirkan. Sempat menurun ke angka 9 ribuan, pada Rabu (20/1) hari ini Indonesia mengonfirmasi 12.568 kasus COVID-19, sehingga totalnya menjadi 939.948.
(wk/elva)
