Epidemiolog Minta Dokter Ubah Syarat Penerima Vaksin Corona
Pixabay
Nasional
Vaksin COVID-19

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai syarat-syarat yang ada saat ini mempersulit siapa saja yang ingin mendapat suntikan vaksin virus corona.

WowKeren - Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) diminta untuk mengubah syarat-syarat penerima vaksin virus corona (COVID-19). Permintaan ini disampaikan oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono.

"Saya minta kepada PAPDI untuk mengubah semua syarat-syarat itu," tutur Pandu dalam Forum Diskusi Salemba Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Rabu (27/1) hari ini. "Dan mempertimbangkan mana yang benar-benar tidak bisa dan mana yang seharusnya masih bisa."

Syarat-syarat yang ada saat ini dinilai Pandu mempersulit siapa saja yang ingin divaksin corona. Pandu menyatakan banyak orang yang tak bisa menerima vaksin corona lantaran tak memenuhi persyaratan yang ada, salah satunya adalah tenaga kesehatan dengan tekanan darah tinggi.

"Terjadi di lapangan aturannya begini, tekanan darah segini, tidak bisa," ungkap Pandu. "Banyak kasihan teman-teman yang diperiksa gara-gara tekanan darahnya agak tinggi kemudian ditunda."


Menurut Pandu, hal tersebut seharusnya tak menjadi persoalan bagi orang yang hendak divaksin. Aturan yang sulit tersebut dinilainya akan semakin menunda program vaksinasi Indonesia terlaksana secara menyeluruh. "Jadi teman-teman dari profesi kesehatan, janganlah membuat susah operasi di lapangan," kata Pandu.

Tak hanya itu, Pandu juga menyatakan bahwa vaksin sebaiknya boleh diberikan kepada orang berusia di atas 60 tahun. Pasalnya, masih banyak tenaga kesehatan yang berusia di atas 60 tahun.

"Ada seorang dokter penyakit dalam berusia 77 tahun, dia mau vaksinasi. Saya dukung. Kalau ada yang melarang, saya lawan lagi," papar Pandu. "Kenapa? Karena aman sebenarnya Sinovac pada usia 60 tahun ke atas. Tidak ada larangan dari Sinovac sendiri."

Sementara itu, aturan yang dibuat juga dinilainya tak memiliki referensi. Padahal menurut Pandu, aturan yang dibuat seharusnya berupa anjuran profesional.

Oleh sebab itu, Pandu meminta PAPDI untuk tak membuat persyaratan yang menghambat agar bisa mempercepat program vaksinasi di Indonesia. "Ingat, karena kita berkejaran dengan waktu," tegas Pandu.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts