Plt Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Rein Rondonuwu menanggapi usulan Pemprov Jawa Barat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara door to door kepada masyarakat.
- Nidya Putri
- Sabtu, 30 Januari 2021 - 16:57 WIB
WowKeren - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengusulkan agar vaksinasi COVID-19 bisa dilaksanakan secara door to door kepada masyarakat. Usul tersebut disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Menanggapi usul tersebut, Plt Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Rein Rondonuwu menilai jika hal itu terlalu berisiko. Rencana tersebut bisa saja dilakukan dengan target tersegmen yang berada di lokasi tertentu.
Namun, apabila vaksinasi dilakukan secara door to door tentunya memiliki risiko bagi tenaga kesehatan dan penerima vaksin. Belum juga dinilai akan memakan biaya yang sangat besar.
"Mobile itu bagus tapi itu semua ada resiko, kalau mobile ke sasaran seperti pedagang pasar, kita bisa lakukan dengan perlengkapan," ujar Rein di di Poltekkes Kemenkes, Kota Bandung, Sabtu (30/1). "Ada ambulas, ada kit, karena takutnya ada reaksi alergi. Kalau door to door kita khawatir, karena selesai divaksinasi itu harus diobservasi oleh petugas kesehatan."
"Kalau mobile segmennya pedagang pasar, itu bisa tapi dilengkapi dengan peralatan dan ada petugas yang mengawasi sampai 30 minimal. Saya kira itu usulan bagus, tapi mungkin biayanya besar," lanjutnya. "Vaksin sendiri-sendiri itu lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan, kalau ke depannya ke publik seperti pedagang pasar, guru ke depan saat sekolah dibuka, itu boleh."
Sebelumnya, Ridwan Kamil telah mengusulkan agar layanan mobil keliling memberikan pelayanan penyuntikan vaksin COVID-19 ke berbagai pelosok di Jabar. Karena layanan puskemas di Jabar sendiri, menurut Emil, masih belum memadai untuk menyelenggarakan vaksinasi.
"Kami akan mengajukan sebuah situasi ke Kemenkes karena di Jawa Barat, pelosok-pelosoknya itu masih banyak (belum terjangkau)," kata Emil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Senin (25/1). "Puskesmasnya belum memadai, jumlah desanya ada 5 ribuan, jumlah Puskesmas ada 1.000. Jadi 5 desa 'mengeroyok' satu Puskesmas. Tentu tidak akan maksimal."
(wk/nidy)