Fadjroel Rachman memberi tanggapan soal Jusuf Kalla yang mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa kekhawatiran akan diciduk polisi. Begini jawaban selengkapnya.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 13 Februari 2021 - 17:59 WIB
WowKeren - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla blak-blakan mempertanyakan bagaimana cara rakyat bisa mengkritik pemerintah tanpa diciduk oleh pihak kepolisian. Hal ini dipertanyakan JK usai Presiden Joko Widodo meminta publik untuk lebih aktif memberikan kritik bagi jalannya pemerintahan.
Pertanyaan JK itu pun kekinian ditanggapi oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Ia memastikan pemerintah akan tetap melindungi dan menghormati kritik yang disampaikan masyarakat selama sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundangan.
"Jadi apabila mengkritik sesuai UUD 1945 dan Peraturan Perundangan, pasti tidak ada masalah," tegas Fadjroel, Sabtu (13/2). "Karena kewajiban pemerintah/negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali."
Fadjroel tak menampik jika masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Namun ia mengingatkan, ada aturan kebebasan yang wajib dipatuhi, seperti diatur di Pasal 28J. Dalam hal ini yakni mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, masyarakat tetap harus tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan regulasi.
Apabila ingin mengkritik lewat media sosial, maka masyarakat wajib memahami UU 11/2008 tentang ITE, terkhusus tentang penghinaan, pencemaran nama baik, sampai penyampaian berita hoaks dan menyesatkan. Serta jangan sampai menyebarkan informasi yang bisa memicu timbulnya rasa kebencian dan SARA.
Jika masyarakat ingin mengkritik lewat unjuk rasa juga harus memahami UU 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. "Presiden Jokowi tegak lurus dengan Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku," tegas Fadjroel, dilansir dari Liputan 6.
Perihal permintaan Jokowi agar dikritik ini sebelumnya juga selalu dikaitkan dengan aktivitas buzzer. Karena itulah, pada kesempatan berbeda, Fadjroel juga telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki buzer.
"Pemerintah tidak punya buzzer," ujar Fadjroel, dikutip dari Kompas. "Siapapun yang mendukung kebijakan dipersilakan. Dan siapapun yang mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan."
(wk/elva)
