Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi buka suara menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk menggaungkan 'cintai produk dalam negeri dan benci produk luar negeri'.
- Nidya Putri
- Jumat, 05 Maret 2021 - 10:10 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo baru-baru ini meradang lantaran banyaknya produk impor yang 'memangsa' produk dalam negeri. Ia pun meminta masyarakat untuk menggaungkan "benci produk luar negeri".
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya buka suara terkait pernyataan Jokowi yang menjadi sorotan media asing tersebut. Menurutnya, hal ini terjadi karena ada e-commerce asing yang menjual produk impor secara tidak sehat dan membunuh UMKM lokal.
"Perlu diluruskan ada background yang menyertai pernyataan Pak Presiden. Laporan saya ke beliau tentang laporan praktik yang tak sesuai di perdagangan e-commerce," tutur Luthfi dalam pernyataan Menteri Perdagangan yang disampaikan secara virtual, Kamis (4/3). "Praktik e-commerce yang mendunia, yang praktik ilegal perdagangan predatory pricing, jadi harga yang membunuh kompetisi."
Dia mengatakan bahwa e-commerce yang dimaksud adalah perusahaan internasional asing, bukan perusahaan asli Indonesia. Dia menegaskan bahwa e-commerce yang dibenci Jokowi bukan e-commerce asli Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.
E-commerce asing menjual barang-barang hasil meniru produksi UMKM dalam negeri. Mereka juga mempelajari apa yang disukai oleh masyarakat Indonesia.
"Ada sebuah tulisan yang dikeluarkan lembaga internasional dunia tentang cerita bagaimana hancurnya kegiatan UMKM terutama di fashion Islam yang terjadi di Indonesia," paparnya. "Pada 2016-2018, sebuah industri rumah tangga mempunyai kemajuan yang luar biasa menjual hijab dan industri tersebut mempekerjakan 3.400 pekerja yang ongkosnya lebih dari USD 650 ribu dollar/tahun."
Lebih lanjut, ia menjelaskan jika kemajuan industri rumahan dalam negeri itu tidak lepas dari pantauan industri-industri asing. Besarnya pasar Indonesia dengan jumlah kaum muslim terbesar di dunia membuat negara asing, yakni Tiongkok tertarik.
Namun, e-commerce yang seharusnya menjadi penengah justru membocorkan rahasia industri dalam negeri ini ke perusahaan Tiongkok. "Ketika industrinya maju di 2018 kemudian tersadap oleh artificial inteligence yang digunakan oleh perusahaan digital asing, kemudian disedot informasinya dan kemudian dibuat industrinya di Tiongkok, lalu diimpor barangnya ke Indonesia," paparnya. "Mereka bayar USD 44 ribu sebagai bea masuk tapi menghancurkan industri UMKM tersebut. UMKM ini biaya gajinya 1 tahun lebih dari USD 650 ribu, sedangkan bea masuk mereka USD 44 ribu dan hal tersebut jadi suatu tren."
Sehingga barang murah, jauh dari standar di platform e-commerce berkeliaran di Indonesia, yang bisa saja dari hasil dari kejadian-kejadian curang seperti yang Lutfi ungkapkan sebelumnya.
"Ketika kita membuka platform digital di handphone, benar saja hijab yang dijual perusahaan tersebut Rp 1.900/pcs dan dengan begitu ini disebut predatory pricing. Kita nggak bersaing karena e-commerce itu subsidi atau anti dumping supaya harga turun, matinya kompetisi, matinya industri UMKM dan ini menyebabkan kebencian daripada produk asing yang diutarakan bapak Presiden, karena kejadian-kejadian pada perdagangan yang nggak adil, nggak menguntungkan dan nggak bermanfaat," pungkasnya.
(wk/nidy)
