Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan bahwa KLB di Sumut ilegal dan tidak ada ketua-ketua DPD dan DPC pemegang suara sah yang mengikuti agenda tersebut.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 05 Maret 2021 - 14:45 WIB
WowKeren - Politikus senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua mengklaim Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sumatera Utara akan dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Menurut Max, peserta yang hadir di KLB ini juga merupakan pemilik suara yang sah lantaran berasal dari DPD dan DPC Demokrat se-Indonesia.
"Jadi, kalau dihitung sampai saat ini, peserta sudah pada hadir, dihitung dengan peninjau, yang memiliki hak suara, dan yang memiliki hak bicara itu sudah mencapai 1.200 orang sampai hari ini," tutur Max di lokasi KLB di Hotel The Hill, Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3). "Iya (memiliki hak suara), kita menghitung sudah dua pertiga (persen) dari jumlah suara yang ada. Jadi kongres ini sudah berlangsung sesuai aspek legalitasnya dua pertiga dari jumlah suara."
Namun, bantahan disuarakan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia menegaskan bahwa KLB di Sumut tersebut ilegal dan tidak ada ketua-ketua DPD dan DPC pemegang suara sah yang mengikuti agenda tersebut.
"Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal. DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB," tegas Kamhar. "Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat. Tak punya legal standing. Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat."
Menurut Kamhar, gerakan kudeta tersebut merupakan praktik "pelacuran" kader oleh para mantan kader yang terobsesi ingin menguasai Demokrat. Gerakan ini juga dinilai menunjukkan ambisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kami memandang, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) ini murni sebagai praktik 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan di satu sisi dan praktik mempertontonkan arogansi kekuasaan," kata Kamhar. "Di sisi lainnya di mana Moeldoko, yang juga Kepala Staf Presiden, berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti."
Selain itu, Kamhar juga memastikan bahwa Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih solid. Oleh sebab itu, tidak ada alasan KLB dilakukan.
"Mencermati kondisi Partai Demokrat saat ini, tak ada keadaan memaksa atau raison d'etre (tujuan) yang memadai untuk diselenggarakan KLB," ujar Kamhar. "Malah sebaliknya kepengurusan di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian. Bahkan hasil survei terakhir beberapa lembaga survei, Partai Demokrat telah masuk tiga besar dengan persentase elektabilitas double digit."
(wk/Bert)
