WowKeren - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa bantuan sosial (bansos) COVID-19 dalam bentuk sembako hanya menguntungkan pengusaha besar. Karena itulah pihaknya telah mengubah bansos ini ke dalam bentuk tunai yang akan dibagikan secara langsung kepada 1,8 juta Kepala Keluarga (KK) di wilayah ibu kota.

Selain menguntungkan pengusaha besar, Riza juga menyebut bansos sembako gagal menggerakkan ekonomi masyarakat. "Kalau memberikan, sembako seperti tahun sebelumnya maka ini tidak menggerakkan ekonomi rakyat, hanya pengusaha besar yang memiliki modal yang kuat, hanya pabrik-pabrik," kata Riza dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (10/3).

Dalam program bansos sembako, perusahaan maupun pabrik yang ditunjuk sebagai penyedia tentu akan mencari keuntungan. Akibatnya, nilai sembako yang didapatkan oleh warga tak lagi utuh karena telah dipotong dengan keuntungan perusahaan tersebut.

"Perusahaan kan mengambil keuntungan. Perusahaan itu membeli dari grosir besar atau produsen besar bahkan pabrik. Berarti yang diuntungkan pabrik besar atau perusahaan," imbuh Riza.

Riza menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya menilai bansos COVID-19 seharusnya diberikan dalam bentuk tunai, terutama karena warga kerap menerima bansos sembako dalam bentuk yang tidak utuh. Hal ini berbeda dengan bansos tunai yang diterima secara utuh dan bisa dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi sekitar.

"Kami semua sejak awal meminta bahwa pengadaan bansos ini jangan berupa sembako. Saya dari awal tidak setuju, sudah disampaikan waktu itu, tetap kami upayakan melalui bantuan langsung tunai, BLT," terangnya.

"Kesimpulannya uang yang beredar itu hanya pada kelompok tertentu saja. Kalau uang beredar kepada lelompok tertentu maka tidak menggerakan ekonomi secara luas. Kalau sekarang dengan uang, langkah yang pertama kita yang menerima membeli sembako di sekitar rumah, warung-warung, pasar, maka ini menggerakan ekonomi," jelasnya.

Kendati demikian, Riza meminta warga untuk membelanjakan bansos tunai sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya bahkan tak segan untuk mencoret penerima manfaat jika ketahuan membelanjakan uang tersebut untuk rokok maupun minuman keras.

"Memang tidak ada aturan yang mengacu tentang sanksi dan sebagainya. Namun kalau itu terjadi, nanti kami ambil satu kebijakan umpamanya nanti kami hentikan bantuannya bagi mereka yang tidak menggunakan bantuan sosial tunai sesuai dengan sasaran yang disepakati," pungkas Riza.

Sementara itu, 1,8 juta KK di DKI Jakarta akan menerima bansos tunai mulai pekan kedua bulan Maret. Bansos senilai Rp 300 ribu per KK ini akan ditransfer secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening Bank DKI.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta telah memangkas sekitar 186 ribu penerima bansos seiring dengan pemutakhiran data. Pemangkasan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status perkawinan, pindah domisili, meninggal dunia hingga sudah memiliki penghasilan tetap.