Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi buka suara menanggapi pernyataan serikat pekerja yang menolak adanya cicilan THR di tahun 2021 ini.
- Nidya Putri
- Senin, 22 Maret 2021 - 09:40 WIB
WowKeren - Isu soal tunjangan hari raya (THR) kembali berhembus menjelang momentum Ramadan dan Lebaran tahun 2021. Disebutkan jika serikat pekerja tak ingin agar THR tahun ini tak dicicil seperti tahun lalu.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan secara resmi keputusan mengenai THR. "Untuk yang ketentuan THR tahun 2021 kita belum mengeluarkan kebijakannya," ujarnya, Minggu (21/3). "Saat ini kita sedang mematangkan di internal Kemnaker, kemudian kita diskusikan dengan forum tripartit dan juga dengan Dewan Pengupahan Nasional, Depenas."
Anwar menegaskan pada prinsipnya Kemnaker menjamin THR merupakan hak pekerja yang harus ditunaikan oleh perusahaan. Kendati demikian, pemerintah tetap harus mempertimbangkan kondisi perusahaan di tengah situasi pandemi COVID-19.
Ia berharap agar aturan THR tersebut bisa rampung secepatnya. Minimal bisa bergulir sebelum memasuki momentum lebaran 2021. "Kita harapkan awal puasa, atau minggu kedua April kita sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan THR 2021," pungkasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika pemerintah kembali mengizinkan perusahaan mencicil THR seperti tahun lalu. Menurut Presiden Aspek Mirah Sumirat, kebijakan tersebut akan sangat merugikan buruh. Selain itu, rupanya masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan cicilan THR tahun lalu.
"Kami akan aksi besar-besaran. Tentunya dengan protokol kesehatan. Itu yang akan kami lakukan," terang Mirah kepada CNN Indonesia, Rabu (17/3). "Kami akan keluarkan surat-surat resmi ke Kemnaker. Akan kami warning dulu karena akan merugikan, feeling saya akan mengeluarkan keputusan merugikan tidak berbeda dengan tahun lalu."
(wk/nidy)
