Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan ruang bagi 1.002.616 orang guru PPPK.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 24 Maret 2021 - 15:04 WIB
WowKeren - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengaku bahwa target 1 juta formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sulit tercapai. Hal ini diungkapkan Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (24/3).
"Satu juta guru ini kok ya begitu sulit sekali, belum bisa mencapai target," tutur Tjahjo. "Padahal sudah dipersiapkan anggaran oleh Ibu Menteri Keuangan."
Tjahjo lantas memaparkan bahwa rencana penetapan guru PPPK baru mencapai angka 565.633. Padahal, tutur Tjahjo, pihaknya telah menyiapkan ruang bagi 1.002.616 orang guru PPPK.
Sebagai solusinya, kuota yang tersisa akan dialokasikan untuk penerimaan tahun depan. "Kami sepakat bahwa seandainya tidak memenuhi kuota target maksimal nanti akan dialokasikan untuk tahun depan, berikutnya, itu intinya," jelas Tjahjo.
Di sisi lain, Tjahjo juga sempat menyampaikan bahwa jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) mencapai 1.275.387 orang pada tahun 2021 ini. Kebutuhan tersebut terdiri dari 83.669 orang ASN untuk instansi pemerintah pusat dan 1.191.718 orang ASN untuk instansi di daerah.
Dari total ASN yang dibutuhkan untuk instansi di daerah, 1.002.616 orang di antaranya merupakan guru PPPK. Kemudian PPPK non-guru sebanyak 70.008 orang, dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 119.094 orang.
Namun, rencana penetapan ASN baru mencapai 741.551 lowongan. Ini terdiri dari 69.684 untuk pemerintah pusat dan 671.867 untuk pemerintah daerah. "Untuk jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian/lembaga dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan," ungkapnya/
Sementara itu, penetapan 671.867 ASN untuk pemerintah daerah terdiri dari 565.633 guru PPPK, 21.517 PPPK non-guru, dan CPNS sebanyak 84.663. "Dengan rincian 144.096 untuk 34 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota," papar Tjahjo.
Menurutnya, angka-angka tersebut diperoleh dari usulan yang disampaikan oleh 588 instansi. Sebanyak 539 instansi di antaranya telah mengusulkan dengan dokumen lengkap, sedangkan 49 instansi sudah mengusulkan dan sedang dalam proses melengkapi dokumen, dan 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN.
"Mudah-mudahan akhir Maret ini akan kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan," pungkasnya. "Jadi tawar-menawar masih banyak baik daerah, kemudian beberapa kementerian, lembaga, instansi."
(wk/Bert)
