Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kini menjadi sorotan di Kementerian BUMN. Bahkan TKDN menjadi kinerja atau key performance indicator (KPI) para direksi atau komisaris BUMN.
- Nidya Putri
- Jumat, 26 Maret 2021 - 14:11 WIB
WowKeren - Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) beberapa waktu terakhir tengah menjadi sorotan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan TKDN kini disebut-sebut sebagai ukuran kinerja atau key performance indicator (KPI) direksi atau komisaris BUMN.
KPI tersebut akan menjadi penentu kelangsungan direksi atau komisaris di perusahaan pelat merah. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, ada target-target TKDN yang mesti dipenuhi direksi dan komisaris.
TKDN juga sebagai penentu karir direksi dan komisaris ke depannya. "Salah satu KPI direksi itu dan komisaris di BUMN adalah peningkatan TKDN. Jadi ada target-target yang diberikan kepada komisaris dan direksi. Mereka harus mencapai TKDN, kalau tidak mencapai TKDN mereka KPI-nya nggak tercapai," katanya dalam Webinar Ruang Energi, Kamis (25/3). "Dan ini akan membuat mereka dipertimbangkan apakah diteruskan atau nggak diteruskan sebagai pengelola BUMN, jadi salah satu KPI ini."
Untuk mendorong TKDN BUMN akan mengembangkan digital dashboard. Kemudian, meningkatkan sinergi dengan surveyor. "Jadi comply standardnya jelas, apa itu yang disebut TKDN standardnya jelas, jadi nggak ngasal bikin laporan, nanti direksinya bikin laporan 'Kami sudah mencapai TKDN sekian persen' itu versi mereka. Kita nggak, kita tentukan dengan survey, surveyor kita libatkan di sini untuk monitoring kita yang comply," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan sampai memecat salah satu petinggi PT Pertamina. Padahal TKDN PT Pertamina (Persero) telah mencapai 52,6%.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam paparannya, Luhut menyebut, pejabat tersebut dipecat lantaran persoalan TKDN.
"Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung," ujar Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (9/3). Namun, Luhut tak memberikan keterangan lebih rinci terkait pejabat tersebut.
(wk/nidy)
