Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menanggapi kritik DPRD soal rencana pembangunan rumah panggung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Seperti apa?
- Eva Lestari
- Rabu, 07 April 2021 - 15:58 WIB
WowKeren - Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menanggapi kritik DPRD DKI soal rencana pembangunan rumah panggung di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat untuk menghindari banjir. Karena itulah Riza mengaku tak ingin mempermasalahkan kritik yang datang, terlebih setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya.
"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan, para pengamat, para ahli, setiap warga boleh memberikan pendapat," kata Riza di Balai Kota, Selasa (6/4).
Riza menyatakan bahwa pihaknya bersikap terbuka dengan berbagai kritik. Ia bahkan mengajak berbagai pihak yang melontarkan kritik untuk berdiskusi demi menemukan titik terang.
"Silakan nanti kita diskusi sama-sama terkait konsep penanganan banjir. Umpamanya di Kebon Pala, Condet, di Kalibata, silakan duduk bersama, kami sangat terbuka dengan masukan," imbuhnya.
Riza kemudian memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menyampaikan persoalan ini kepada DPRD. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov tak akan mengambil keputusan secara sepihak.
"Prinsipnya semua yang kami putuskan, Pak Gubernur dan kita semua mendengarkan semua pihak dan para ahli dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak. Semua bersama DPRD," pungkas politikus Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, kritik terkait rencana pembangunan rumah panggung di Kampung Melayu pertama kali dilontarkan oleh Ketua Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Gembong menyatakan bahwa Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya belum pernah membahas persoalan ini dengan DPRD. Ia juga mengaku tidak tahu pasti tujuan dari renovasi 40 rumah menjadi model panggung tersebut.
"Itu program siapa kita juga enggak tahu, apakah program Dinas SDA, Dinas Perumahan, kita juga enggak tahu," ujar Gembong. "Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang 'memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?'."
Menurut Gembong, normalisasi sungai merupakan cara terampuh dalam mengatasi banjir di daerah Kampung Melayu. "Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi," pungkasnya.
(wk/eval)
