Taman Mini Indonesia Indah resmi diambil alih oleh negara. Hal ini mengundang respons dari sejumlah pihak, salah satunya seorang Sastrawan yakni Riki Dhamparan.
- Wahyu
- Senin, 12 April 2021 - 14:03 WIB
WowKeren - Pemerintah telah resmi mengambil alih kepengurusan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Peraturan tersebut menetapkan penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), sekaligus menandai berakhirnya pengelolaan yang telah dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita selama 44 tahun.
Mengenai pengambilalihan TMII oleh pemerintah, membuat salah satu sastrawan Indonesia memberikan tanggapannya yakni Riki Dhamparan. Riki mengatakan bahwa TMII dahulu digolongkan sebagai aset budaya. Hal itu dikarenakan TMII menjadi khayal anak-anak sebagai salah satu ikon Ibu Kota Negara, tepatnya budaya Orde Baru.
Menurut Riki, dulu TMII menjadi tempat tujuan program wisata sekolah untuk anak-anak Sekolah Dasar (SD). Tetapi, seiring berjalannya waktu, imajinasi anak-anak kini telah berubah. Ia menganggap bahwa tempat wisata yang ingin dikunjungi anak-anak sekarang adalah seperti play store android, ada spot game-nya, ada orang jual boba, sate taichan dan beragam kecanggihan.
Riki beranggapan bahwa konsep dasar dari TMII sudah bukan lagi "budaya", melainkan museum ingatan "Opa". Ia juga beranggapan bahwa TMII sekarang sulit bersaing dengan tempat hiburan lainnya di Jakarta.
"Pelestarian budaya yang menjadi konsep dasar tertulis TMII sudah bukan 'budaya' lagi sekarang, tapi sudah menjadi museum ingatan 'Opa'," ujar Riki. "Apalagi TMII tampaknya sulit bersaing dengan tempat rekreasi yang menjamur di Jakarta, lalu akan dibawa ke mana pengembangan TMII?"
Riki mengungkapkan bahwa masih ada peluang untuk memajukan kembali TMII asal diubah menjadi Taman Kejujuran. Riki menyampaikan bahwa untuk merealisasikannya seluruh wahana dapat difokuskan pada lima yakni pendidikan lingkungan, seni, ilmu pengetahuan sejarah yang anti kekerasan, sentralisasi, dan yang terakhir adalah pendidikan budaya toleransi.
Lebih lanjut, Riki menambahkan pemerintah harus punya visi tentang kebudayaan dan masa depan. Menurutnya, jika pemerintah tidak memiliki visi tersebut, maka sebaiknya diserahkan saja kepada pegiat lingkungan, wisata, seni, dan kalangan pendidikan.
(wk/wahy)
