Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN akan segera berlangsung di Jakarta, Indonesia pada Sabtu (24/4). Sejumlah ormas RI menolak kehadiran pemimpin junta militer Myanmar.
- Wahyu
- Rabu, 21 April 2021 - 13:01 WIB
WowKeren - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN akan segera digelar di Jakarta pada Sabtu (24/4) mendatang. Dengan begitu, maka bisa dipastikan bahwa seluruh pemimpin negara yang tergabung di dalam ASEAN akan menghadiri konferensi tersebut, termasuk Myanmar.
Mengetahui kabar tersebut, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Indonesia menyuarakan penolakan atas rencana kehadiran panglima junta militer Myanmar Min Aung Hlaing. Adapun ormas yang menyuarakan penolakan tersebut yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Forum-Asia, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM).
Kemudian ada juga Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LelP) dan SAFEnet. Mereka menolak kehadiran Min dikarenakan aksi kudeta yang telah dilakukannya di Myanmar sejak 1 Februari lalu.
"(Kami) menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (20/4). "Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis."
Usman mengatakan bahwa masyarakat sipil merasa kecewa dengan sikap ASEAN yang memberikan kursi representasi Myanmar kepada pimpinan junta militer tersebut di pertemuan KTT. "Keputusan tersebut akan menghalangi hubungan ASEAN dengan rakyat Myanmar dan juga gerakan demokrasi dan HAM di Myanmar dan di negara-negara anggota ASEAN," terangnya.
Sepakat dengan Usman, Putri Kanesia selaku Deputi KontraS juga mendukung representasi Myanmar di pertemuan KTT ASEAN diwakili oleh National Unity Government. "Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer baik di dalam Myanmar maupun di level internasional," tegas Putri.
Sementara itu, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti meminta ASEAN dan negara-negara anggotanya menjamin akses pertolongan humaniter dan kesehatan secara penuh untuk area yang berkonflik di Myanmar. "Serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk pencari suaka dan pengungsi di Myanmar, termasuk Rohingya," tutur Fatia.
(wk/wahy)
