Menteri Kesehatan Budi Gunadi selalu mewanti-wanti pemda untuk terus melakukan tes harian COVID-19 dalam jumlah besar. Akan tetapi ada sejumlah pihak pemda yang tidak mengikuti arahan Menkes itu.
- Wahyu
- Selasa, 18 Mei 2021 - 13:05 WIB
WowKeren - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berulang kali telah mewanti-wanti pemerintah daerah untuk terus melakukan tes COVID-19 harian. Hal ini dilakukan agar pemerintah bisa menelusuri penyebaran COVID-19.
Akan tetapi, tampaknya ada beberapa pihak forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang sengaja menekan atau memperkecil jumlah tes harian agar temuan kasus COVID-19 di wilayahnya relatif sedikit. Hal itu dilakukan agar wilayahnya dikategorikan ke dalam zona hijau.
"Banyak Forkopimda karena mengejar hijau, kuning, merah, oranye, mereka inginnya hijau, testing disedikitkan, itu (kasus) bisa meledak," ungkap Budi dalam keterangan pers, Selasa (18/5).
Menanggapi hal tersebut, Budi lantas menyebut bahwa trik tersebut nantinya malah akan memperburuk kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal itu dikarenakan jangkauan pemeriksaan yang kecil, maka akan banyak kasus di luaran sana yang tidak terdeteksi, sehingga menimbulkan penularan yang masif.
Budi menerangkan bahwa saat ini Indonesia telah dimasuki oleh varian mutasi COVID-19 dari luar negeri. Mutasi virus tersebut memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat dibanding COVID-19 biasa.
Data terakhir Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan bahwa saat ini ada 3 dari 4 varian virus yang cukup diwaspadai oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah masuk ke Indonesia. Varian mutasi COVID-19 itu yakni B117 asal Inggris, B1351 asal Afrika Selatan, dan B1617 asal India.
Di Indonesia kini tercatat ada 14 kasus varian B117, 2 kasus varian B1351, dan 10 kasus varian B1617. "Kita harus lebih agresif testing supaya tahu dia (varian COVID-19) ada di mana," terang Budi.
Lebih lanjut, Budi juga mengimbau agar pemerintah daerah tidak perlu risau apabila daerahnya tercatat sebagai penyebaran COVID-19 terbanyak. Menurutnya, hal itu merupakan temuan yang bagus karena membuat sebaran kasus COVID-19 dapat terpantau dengan baik.
"Saya sudah bilang ke Pak Presiden 'Jangan pernah menegur kepala daerah kalau kasus konfirmasinya tinggi, tapi tegur kepala daerah kalau positivity rate tinggi'," tutup Budi. "Karena itu pasti kurang testing.
(wk/wahy)
