Forum internet digegerkan dengan bocornya 279 juta data kependudukan Indonesia, termasuk mereka yang sudah meninggal dunia, yang diduga didapat usai meretas situs BPJS Kesehatan.
- Elvariza Opita
- Kamis, 20 Mei 2021 - 16:58 WIB
WowKeren - Lini masa Twitter Indonesia sejak Kamis (20/5) pagi digegerkan dengan temuan bocornya 279 juta data kependudukan. Bukan cuma data yang masyarakat yang masih aktif tetapi juga mereka yang sudah meninggal bocor di internet, bahkan diperjualbelikan.
Lewat unggahan beberapa akun di Twitter, tampak komponen data yang bocor pun tidak main-main. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas pribadi, bahkan sampai gaji orang bersangkutan.
Warganet yang melihat temuan ini pun berusaha mencari informasi soal dari mana kira-kira data tersebut diperoleh. Dan menurut penjual data, berkas rahasia tersebut didapat dari situs Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Penjual data memastikan bahwa produknya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut warganet yang berusaha menyelidiki, data-data ini dijual senilai sekitar USD6.000 atau setara Rp86.441.100.
Menanggapi dugaan bocornya data ini pun membuat BPJS Kesehatan segera memberi tanggapan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas, menyatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan penelusuran dengan dibantu tim khusus.
"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan. Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," ungkap Iqbal kepada Kumparan, Kamis (20/5).
Iqbal memastikan hasil investigasi itu akan disampaikan ke publik. Namun di sisi lain, Iqbal juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan selalu konsisten dalam memastikan keamanan data pesertanya, termasuk dengan memakai teknologi big data yang kompleks.
"Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis," ujar Iqbal. "Sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS."
BPJS Kesehatan pun, tutur Iqbal, rutin melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang maksimal. Sehingga sampai saat ini investigasi soal kebocoran ratusan juta data kependudukan tersebut masih dilakukan.
(wk/elva)
