Sebagai informasi, Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP tidak diundang ke acara partai di Semarang pada Sabtu (22/5) yang dihadiri langsung oleh Puan Maharani.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 25 Mei 2021 - 10:49 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak diundang ke acara PDIP beberap waktu lalu kini tengah ramai diperbincangkan. Sebagai informasi, Ganjar yang merupakan kader PDIP tidak diundang ke acara partai pada Sabtu (22/5) yang dihadiri langsung oleh Puan Maharani.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, lantas menilai bahwa PDIP melakukan kesalahan apabila mereka memang sengaja tak mengundang Ganjar. Pasalnya, hal tersebut dinilai dapat membuat Ganjar merasa tersingkirkan dan bahkan pindah partai.
"Jika benar memang itu dilakukan sengaja, kan akhirnya malah jadi kegagalan partai, jika kader terbaiknya pindah," ungkap Rully kepada Kompas.com, dikutip pada Selasa (25/5).
Menurut Rully, semua hal dapat terjadi dalam dunia politik. Termasuk manuver Ganjar ke parpol lain apabila ia merasa disingkirkan.
Lebih lanjut, Rully menduga Ganjar tak diundang ke acara tersebut karena PDIP menilai elektabilitas Ganjar sudah semakin tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan Puan Maharani.
"Jika memang betul itu dikarenakan strategi pelemahan terhadap Ganjar yang suaranya kian tinggi dibandingkan Puan, jelas memang itu harus dilakukan," papar Rully. "Karena tidak boleh ada dua politik, dua matahari di satu tempat."
Meski hal tersebut dinilai wajar dilakukan, Rully menyebut Ganjar akan semakin mendapat dukungan dari masyarakat imbas polemik ini. Rully beranggapan bahwa publik kerap menunjukkan dukungan bagi pihak yang tersingkirkan atau menjadi korban.
"Yang mendapatkan reaksi positif publik justru adalah Ganjar Pranowo sendiri," kata Rully. "Ini dikarenakan publik Indonesia, kerap mendukung yang terzalimi."
Polemik ini dinilai dapat segera berakhir jika PDIP menentukan siapa Calon Presiden yang akan mereka usung. Secara teori, tutur Rully, partai yang baik seharusnya melakukan konvensi untuk mekanisme pencalonan Presiden dari kader-kadernya.
"Tapi jika hal di atas (menyingkirkan) yang dilakukan, kemungkinan besar justru malah membenturkan kader potensial dan menghancurkan grassroot," pungkas Rully.
(wk/Bert)
