Jokowi Soroti Buruknya Pengelolaan Data Bansos: Dampaknya Ini Ke Mana-Mana
presidenri.go.id
Nasional

Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5), Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya terhadap pengelolaan data bansos yang masih sangat buruk.

WowKeren - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya terhadap pengelolaan data bantuan sosial (bansos) yang masih sangat buruk. Hal itu ia sampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5).

Menurut Jokowi, masih banyak data bansos yang tumpang tindih. Akurasi data yang buruk ini bisa membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat terhambat dan tidak tepat.

"Perihal akurasi data, ini masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya ini ke mana-mana. Contohnya, data bansos enggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi enggak cepat, lambat, dan enggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Jokowi.

Selain data bansos, Jokowi juga sering menemui ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itulah ia memerintahkan jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Ia pun meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal rencana peningkatan kualitas data tersebut. Sebab jika keakuratan data tercapai, semua program pemerintah akan terealisasi dengan baik.


Dia memaparkan, "BPKP ini harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah, kawal integrasi dan sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data."

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta kementerian atau lembaga untuk sigap melakukan tindak lanjut bila menerima rekomendasi dari BPKP. Dengan begitu, tidak akan terjadi masalah berulang setiap tahunnya.

"Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi saja, tuntaskan sampai akar masalah, sehingga enggak jadi masalah sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun," terang Jokowi.

Sementara itu, buruknya pengelolaan data bansos juga sempat menjadi sorotan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Pasalnya Risma menemukan sejumlah masalah berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020.

"Pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah di sini," kata Risma saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII, Senin (24/5) lalu.

(wk/eval)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru