Stafsus Kementerian BUMN Bantah Ahok Soal Limit Kartu Kredit Pertamina Capai Rp 30 Miliar
Instagram/basukibtp
Nasional

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan limit atas fasilitas kartu kredit di perusahaan pelat merah hanya mencapai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.

WowKeren - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengklaim fasilitas kartu kredit yang diterimanya dari perusahaan memiliki limit Rp 30 miliar. Ahok juga mengusulkan agar fasilitas kartu kredit untuk manajer, komisaris hingga direksi Pertamina dihapus.

Isu limit kartu kredit Rp 30 miliar Ahok ini menjadi topik perbincangan di media sosial. Sejumlah kata kunci seperti "30 M", "Ahok", dan "Pertamina" masuk dalam jajaran trending topic Twitter Indonesia pada Kamis (17/6).

Trending Topic

Twitter

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantas turut angkat bicara terkait isu tersebut. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga membantah ada limit kartu kredit pejabat Pertamina yang mencapai Rp 30 miliar.


"Hasil pantauan kami, limitnya tidak ada yang sampai Rp 30 miliar," tutur Arya kepada awak media. "Limit atasnya Rp 50-100 juta. Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp 30 miliar baik untuk direksi dan komisaris."

Lebih lanjut, Arya mengakui ada fasilitas pemberian kartu kredit di beberapa BUMN. Namun, kartu kredit tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan dan bukan untuk pribadi.

"Dan mereka juga mengatakan pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan," jelas Arya. "Itu dari hasil pantauan kami di beberapa perusahaan BUMN."

Sebelumnya, Ahok mengaku bahwa Menteri BUMN Erick Thohir telah memberi lampu hijau terkait penghapusan kartu kredit Pertamina tersebut. "Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Namun rencana penghapusan fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina ini dikritik oleh anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Andre meminta agar urusan kartu kredit untuk pejabat Pertamina tersebut dilihat secara adil dan objektif.

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru