Selain soal isu Taliban, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron juga sempat ditanya apakah tes wawasan kebangsaan (TWK) sengaja ditujukan bagi kalangan tertentu.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 18 Juni 2021 - 15:12 WIB
WowKeren - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah mewakili pimpinan lembaga antirasuah untuk memenuhi panggilan Komnas HAM pada Kamis (17/6). Ghufron mengaku sempat ditanya mengenai isu Taliban di KPK dalam kesempatan tersebut.
"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu bagaimana tentang isu Taliban," ungkap Ghufron di Kantor Komnas HAM.
Menurut Ghufron, isu tersebut telah didengarnya bahkan sejak masih mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. Namun hingga saat ini pimpinan KPK disebutnya masih belum mengetahui siapa saja yang terlibat dalam isu Taliban tersebut.
"Saya sampaikan sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya," jelas Ghufron. "Tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu."
Selain soal isu Taliban, Ghufron juga sempat ditanya apakah tes wawasan kebangsaan (TWK) sengaja menyasar kalangan terentu di KPK. Ghufron lantas menegaskan bahwa proses asesmen TWK berjalan secara objektif.
Lebih lanjut, Ghufron bahkan mengaku bahwa pimpinan KPK berupaya untuk memperjuangkan nasib 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK. "Jadi perjuangannya untuk me-review indikator yang digunakan, bahwa menurut kami itu tidak layak," terangnya.
Ghufron memaparkan bahwa indikator yang di-review tersebut terdiri dari klaster hijau sebanyak tujuh indikator, klaster kuning sebanyak enam indikator, dan klaster merah sebanyak sembilan indikator. Upaya pimpinan KPK berhasil membuat tujuh indikator hijau, enam indikator kuning, dan satu indikator merah dicabut. "Hanya tersisa delapan kriteria yang di klaster merah," kata Ghufron.
Di sisi lain, pihak Komnas HAM masih mendorong pimpinan serta Sekjen KPK untuk semuanya hadir memenuhi panggilan mereka maksimal akhir bulan Juni 2021 ini. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut pihaknya tak akan lagi melakukan pemanggilan formal kepada mereka.
"Enggak perlu kita panggil lagi, kita beri kesempatan saja. Kalau mau datang kita terima sampai akhir bulan ini, sebelum kami tutup kasus ini," ujar Anam. "Kalau dipanggil nanti menunggu lagi, akan memakan waktu yang banyak dan merugikan kita semua."
(wk/Bert)
