Hingga saat ini, Komnas HAM masih terus berupaya untuk mencari titik terang atas polemik TWK KPK. Pihaknya akan memanggil BIN dan BNPT yang sempat disebut terlibat dalam proses pelaksanaan TWK KPK.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 23 Juni 2021 - 12:22 WIB
WowKeren - Persoalan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) hingga saat ini masih terus bergulir. Tindakan pelaporan yang dilakukan oleh 75 pegawai KPK tak lulus TWK ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kini tengah ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Komnas HAM telah memanggil pegawai KPK yang tidak lulus selaku pelapor untuk dimintai keterangan. Kemudian Komnas HAM juga memanggil pimpinan KPK selaku terlapor untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
Selanjutnya, beberapa waktu yang lalu, Komnas HAM juga telah memanggil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pihak terkait penyelenggaraan TWK KPK. Selanjutnya, Komnas HAM juga akan melayangkan pemanggilan terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Terkait dengan informasi pemanggilan tersebut, disampaikan oleh M Choirul Anam selaku Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM pada Selasa (22/6). "Kami sudah melayangkan surat panggilan ke BIN, BNPT, kami mohon ke semua pihak datang ke Komnas HAM agar semakin terang informasinya," tutur Anam.
Meski demikian, Anam belum memastikan jadwal pemanggilan tersebut untuk dimintai keterangan. Ia menyebut bahwa pemanggilan tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan selama ini terkait polemik TWK KPK.
Seperti yang diketahui, BIN dan BNPT memang sempat disinggung terlibat dalam proses pelaksanaan TWK KPK. "Ini ditunggu oleh publik luas, sehingga semakin jelas ke mana arahnya rekomendasi nanti," terang Anam.
Lebih lanjut, Anam juga menuturkan bahwa pihaknya juga telah merencanakan pemeriksaan terhadap sejumlah pakar dan ahli untuk dimintai keterangan terkait TWK KPK. Pihaknya mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli pada pekan depan.
"Minggu depan kami juga akan agendakan dengan ahli," lanjut Anam. "Seperti yang kami bilang akan ada background ahli yang sedang dinegoisasikan detail soal hukum, detail soal psikologi, detail soal nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya."
Di sisi lain, saat pemanggilan terhadap Kepala BKN, pihaknya mengatakan bahwa hasil dari TWK telah diserahkan kepada KPK. Adapun hasil tersebut berupa kumulatif bukan seorangan yang tersegel dalam bentuk dokumen.
(wk/tiar)
