Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak keberatan dengan segala kritikan yang ditujukan kepadanya, hanya saja harus sesuai dengan batasan-batasan.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 30 Juni 2021 - 12:17 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah menanggapi sindiran "King of Lip Service" yang disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadapnya. Jokowi mengakui bahwa kritik diperbolehkan dan merupakan suatu hal yang sah.
Sang Presiden juga mengaku tidak keberatan dengan segala kritikan yang ditujukan kepadanya, hanya saja harus sesuai dengan batasan-batasan. Menurut Jokowi, ada budaya tata krama dan sopan santun dalam berekspresi.
"Ya saya kira ini bentuk ekspresi dari mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja," tutur Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (29/6). "Dan Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya saya kira biasa saja."
Pernyataan Jokowi ini lantas disoroti oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar. Rivanlee menilai dalih kesantunan justru berbahaya karena dapat memicu sejumlah pihak, termasuk penegak hukum, dalam menindak seseorang atas nama sopan santun.
Hal ini dikhawatirkan dapat memunculkan aturan karet demi melindungi nama baik. "Mengatur sopan santun dalam kritik menandakan Presiden juga subyektif menerima kritik," tutur Rivanlee dilansir dari Tempo, Rabu (30/6).
Lebih lanjut, Rivanlee menjelaskan bahwa ukuran sopan santun dalam kritik publik bersifat sangat subyektif. Menurutnya, Jokowi sebaiknya menanggapi dengan hal yang lebih substantif seperti menghapus pasal karet di UU ITE.
Pasalnya, pernyataan Jokowi yang minta dikritik tersebut tidak menjawab isu kebebasan berekspresi. "Mengingat banyaknya jumlah kasus yang berkaitan dengan pembungkaman ekspresi warga negara, pernyataan Presiden kemarin jangan-jangan cuma lip service saja," ujarnya.
Senada dengan BEM UI, Rivanlee juga menilai bahwa Jokowi telah beberapa kali mempersilakan dirinya dikritik. "Presiden semestinya bukan mempersilakan saja, tapi menjamin kebebasannya, mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi," pungkasnya.
(wk/Bert)
