Presiden Jokowi belakangan ini tengah ramai mendapatkan kritikan dari para mahasiswa atas kinerjanya yang dinilai tidak sesuai. Meski demikian, Dubes Pamong Papua justru memuji kinerja Jokowi selama ini.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 02 Juli 2021 - 15:43 WIB
WowKeren - Belakangan ini, Presiden Joko Widodo ramai mendapatkan kritikan dari para mahasiswa. Kritikan tersebut datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
BEM UI memberikan kritikan melalui media sosial dengan menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service. Hal ini dilakukan karena mereka menilai Jokowi tidak pernah menepati janjinya kepada masyarakat Indonesia.
Di tengah ramainya mahasiswa mengkritik kinerja Jokowi, Duta Besar Pamong Papua Michael Manufandu justru memberikan pujiannya. Menurut Michael, Jokowi merupakan presiden yang dekat dengan masyarakat Papua.
Michael menuturkan sebenarnya, presiden Indonesia sebelumnya juga perhatian, akan tetapi Jokowi telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada rakyat Papua selama masa jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Jokowi bersama sang istri mengunjungi Papua, kurang lebih sebanyak 15 kali.
"Dulu terbatas dalam infrastruktur seperti jembatan, dan sekarang meningkat pesat," terang Michael dalam keterangan, Jumat (2/7). "Harga tarif bahan bakar juga telah sama dengan daerah lainnya."
Lebih lanjut, Michael menjelaskan bahwa pembangunan di Papua saat ini telah menjadi sangat maju, bahkan lebih maju dari negara-negara pasifik. Salah satu infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi di Papua adalah jalan sepanjang 4231 km.
Menurut Michael, adanya pembangunan jalan tersebut membuat akses di Papua menjadi bisa dilewati oleh mobil. Sebagai informasi, Papua terdiri dari 42 Kabupaten dan 560 distrik.
Kemudian, Jokowi juga membangun lapangan terbang sebanyak lima landasan internasional. "Dulu gelap, sekarang dapat listrik, ini kemajuan spektakuler," tambahnya.
Selain itu, Michael mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya. Artinya bahwa, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan anggaran besar. Sehingga, pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi dengan anggaran luar biasa.
"Di provinsi lain tidak begitu, saya selalu berpesan kepada Gubernur, 'Kamu gunakan amanah ini sebaik mungkin, dana Otsus Papua adalah kebijakan yang brilian'," tandas Michael. "Seperti dalam bidang pendidikan, adanya beasiswa bagi orang Papua, sehingga bisa kuliah di dalam dan luar negeri. Jadi enggak ada pembatasan, diskriminasi, siapa yang punya bakat silakan."
(wk/tiar)
