WowKeren - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo disebut sebagai "King of Lip Service" karena dianggap banyak memberi janji namun tidak terealisasi dengan baik. Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang memberikan julukan tersebut kepada sang RI 1.

Kini ganti BEM Universitas Semarang yang memberi julukan tak kalah unik untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin, "King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai "Queen of Ghosting". Yang disoroti adalah Puan yang dianggap malah meloloskan berbagai undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Julukan ini pun sampai ke telinga PDI Perjuangan selaku partai politik yang menaungi karier Puan, yang ternyata disambut dengan tenang. Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno malah mengapresiasi kritikan oleh mahasiswa tersebut.

"Kami mengapresiasi kritik yang disampaikan mahasiswa," ujar Hendrawan, Rabu (7/7). "Meski kritik tersebut sering dibumbui sindiran dan istilah-istilah yang dramatis dan hiperbolis."

Hanya saja, Hendrawan menyoroti pemilihan diksi yang digunakan para mahasiswa tersebut. "Yang terjadi, diksi yang dikeluarkan lebih sering karena perbedaan interpretasi terhadap apa yang terjadi," imbuhnya.

Hendrawan bukan tanpa alasan mengungkap argumennya tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut menyebut istilah "ghosting" yang dialamatkan kepada Puan diakibatkan oleh produk legislasi yang menurut Hendrawan kurang tepat.

"UU yang diacu sebagai contoh 'ghosting' harus dipahami dasar-dasar revisinya dalam naskah akademik," terang Hendrawan. "Sehingga bisa dikaji dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa dilakukan perubahan."

Hendrawan menegaskan, UU yang dihasilkan DPR RI bukan hasil pemikiran dan kerja keras salah satu anggotanya saja. "Jadi tidak bisa direduksi seakan-akan itu ranah dominasi atau hegemoni pikiran tertentu, atau peran individu tertentu," tandasnya.

Di sisi lain, BEM Unnes menyoroti sejumlah produk legislasi yang dinilai tepat membuat Puan dijuluki "Queen of Ghosting". Seperti UU KPK, UU Minerba, hingga UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak ke rakyat kecil, sedangkan RUU PKS malah tak kunjung disahkan.