Pakar penerbangan Alvin Lie menilai pengecatan ulang tersebut sebagai salah satu bentuk foya- foya. Ia mengungkapkan biaya pengecatan ulang bisa mencapai Rp 2,1 miliar.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 03 Agustus 2021 - 15:08 WIB
WowKeren - Pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari warna biru-putih menjadi merah- putih menuai kritik. Pasalnya, biaya pengecatan ulang cukup tinggi hingga bisa mencapai Rp 2,1 miliar, padahal kondisi cat dinilai masih bagus.
Salah satu pihak yang mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan ini adalah pakar penerbangan Alvin Lie. Ia menilai pengecatan ulang tersebut sebagai salah satu bentuk foya- foya.
"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pswt Kepresidenan," cuit Alvin pada Senin (1/8). "Biaya cat ulang pswt setara B737-800 berkisar antara USD100ribu sd 150ribu. Sekitar Rp.1,4M sd Rp.2.1M."
Pihak Istana Kepresidenan lantas buka suara soal pengecatan ulang pesawat tersebut. Heru Budi Hartono selaku Kepala Staf Kepresidenan (Kasetpres) membenarkan adanya pengecatan ulang pesawat kepresidenan, namun ia mengaku hal tersebut telah direncanakan sejak tahun 2019 lalu.
"Benar, pesawat kepresidenan Indonesia-1 atau pesawat BBJ 2 telah dilakukan pengecatan ulang," jelas Heru dalam keterangan tertulis pada Selasa (3/8). "Pengecatan pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019, terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020."
Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa proses pengecataan ulang tersebut sepaket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ. Namun pesawat BBJ 2 belum masuk jadwal perawatan rutin pada tahun 2019, sehingga pengecatan Heli Super Puma dan Pesawat RJ dilakukan terlebih dahulu.
Sesuai rekomendasi pabrik, jadwal perawatan rutin pesawat BBJ 2 disebutnya jatuh pada tahun 2021. Oleh sebab itu, pesawat BBJ 2 menjalani perawatan sekaligus pengecatan ulang sesuai dengan rencana sebelumnya tahun ini.
"Sebagai informasi, perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu," paparnya. "Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan."
Ia juga menepis isu foya- foya terkait pengecatan ulang pesawat tersebut. Pasalnya, hal ini telah direncanakan sejak tahun 2019 dan dialokasikan dalam APBN.
"Dapat pula kami tambahkan, bahwa proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi," pungkasnya.
(wk/Bert)
