WowKeren - Belakangan perihal harga tes PCR untuk mendeteksi COVID-19 tengah menjadi sorotan. Sebab harga tes PCR di Indonesia disebut sangat mahal, bahkan jauh lebih mahal ketimbang di negara lain seperti India.

Detik News yang mengutip India Today menyebut harga tes PCR di Negeri Bollywood saja hanya Rp96 ribu (INR500). Sedangkan di Indonesia sekali tes swab maksimal Rp900 ribu.

Kementerian Kesehatan pun menanggapi pertanyaan ini dan menegaskan bahwa penetapan harga tertinggi soal tes PCR ini sudah dikonsultasikan dengan berbagai pihak. "Pada waktu penetapan SE PCR tentunya sudah dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait termasuk auditor, jadi Kemkes tidak melakukan penetapan sendiri sama seperti penetapan HET (harga eceran tertinggi) obat," terang Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Kamis (12/8).

Meski demikian, Siti Nadia menegaskan pihaknya selalu terbuka dengan masukan, termasuk bila harus mengevaluasi harga tes PCR. "Prinsipnya kami terbuka untuk berbagai masukan juga bila perlu dilakukan evaluasi tentang harga PCR ini," paparnya.

Penetapan harga tertinggi Rp900 ribu ini sudah diatur di Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/1/3713/2020. Praktik di lapangan, harga untuk tes PCR ini di kisaran Rp600-900 ribu, nominal yang juga kerap dikeluhkan masyarakat.

Siti Nadia pun menerangkan mengapa harga tes PCR bisa semahal itu di Indonesia. Salah satu yang memengaruhinya adalah harga di pasaran.

"Terkait ini tentunya bergantung kepada harga pasar, ya," jelas Siti Nadia kepada Kumparan, Jumat (13/8). "Kita memastikan mendapatkan izin edar sesuai dengan persyaratan yang ada."

Yang memengaruhi lainnya adalah karena komponen tes PCR yang sepenuhnya impor. Saat ini tidak ada alat PCR yang diproduksi lokal, yang tentu bisa lebih murah.

Namun sejauh ini Indonesia baru bisa mengembangkan dan memproduksi RT-PCR Test Kit alias reagennya. Dan sejauh ini pun pemerintah belum ada rencana untuk memberi subsidi pembiayaan tes PCR mandiri.

"Bisa saja (diproduksi lokal), asal memenuhi kriteria sensitivitas dan spesifisitasnya. (Tapi sekarang) tidak (ada rencana subsidi atau produksi lokal) ya, mengikuti ketentuan yang ada saja," pungkasnya.