WowKeren - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan wakilnya, Audy Joinaldy, tengah menjadi sorotan karena membeli mobil dinas baru senilai Rp2 miliar lebih di tengah pandemi COVID-19. Padahal diketahui pemerintah mendorong setiap pihak untuk melakukan refocusing anggaran karena wabah virus Corona yang masih memerlukan perhatian khusus.

Mahyeldi sendiri berkilah bahwa mobil dinas yang lama sudah tidak laik pakai. "Mobil lama sudah rusak, rem blong, enggak mungkin itu dipakai," ujar Mahyeldi kepada Kompas setelah mengikuti rapat paripurna dengan DPRD Sumbar, Senin (16/8).

Kecaman pun berdatangan atas sikap Mahyeldi dan wakilnya ini. Kementerian Dalam Negeri juga menanggapi dengan mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas, karena pada dasarnya penggunaan keuangan daerah harus selalu memerhatikan asas efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kepatutan.

"Adil dan patut ini akhirnya kembali kepada masing-masing pemerintah daerah. Nah kendaraan dinas ini strategis enggak dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepala daerah," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian, Rabu (18/8).

Apabila memang mobil dinas baru strategis untuk pekerjaan, maka dapat dinilai patut. Lalu juga menyesuaikan dengan kondisi mobil dinas yang lama, apakah masih bisa diservis atau memang harus membeli baru. Pemerintah daerah juga semestinya mempunyai sense of crisis di tengah pandemi COVID-19 dalam menggunakan uang yang ada.

"Apabila ternyata urgensitas memang diperlukan karena gubernur perlu meninjau di lapangan, di kabupaten/kota menyangkut penanganan COVID berarti itu kan penting bagi kepala daerah," papar Ardian. "Saya enggak tahu nih adil dan patut ini akhirnya tergantung pada masing-masing daerah. Namun tetap kami berpedoman, tetap memperhatikan rasa patut dan adil."

Sebelumnnya kritikan juga datang dari anggota DPR RI, seperti Andre Rosiade yang memang berasal dari Sumbar. "Masak di tengah pandemi dan masyarakat menjerit perekonomiannya, mereka gagah-gagahan beli mobil baru. Ini tidak ada sedikitpun sense of crisis atau rasa kepeduliannya pada masyarakat," terang Andre, dilansir dari Kompas, Rabu (18/8).

Meski pembelian mobil dinas memang telah dianggarkan, namun seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk penanganan wabah COVID-19. Kritikan serupa juga disampaikan anggota Komisi V DPRD Sumbar, Nofrizon.

Nofrizon menilai, tidak mungkin semua komponen mobil tersebut rusak sampai harus diganti dengan mobil baru. "Di tengah pandemi ini alangkah eloknya mereka menunda membeli mobil dinas baru. Kita saja melakukan refocusing anggaran. Di mana rasa kepeduliannya pada masyarakat?" tutur Nofrizon.