Dalam LPSE DPR RI, terungkap bahwa lembaga tersebut merencanakan pengadaan multivitamin dengan nilai anggaran yang fantastis yakni sampai Rp2 miliar yang diambil dari APBN 2021.
- Elvariza Opita
- Rabu, 01 September 2021 - 17:15 WIB
WowKeren - DPR RI kembali mencuri perhatian dengan rencana keuangan terbaru mereka. Sebab pada Rabu (1/9), publik digegerkan dengan rencana DPR RI untuk mengadakan pembelian multivitamin senilai Rp2 miliar.
Pos anggaran tersebut, dikutip dari lpse.dpr.go.id, diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Dicantumkan pula satuan kerja yang melakukan pengadaan multivitamin senilai Rp2 miliar ini adalah Sekretariat Jenderal DPR RI.
Lebih spesifiknya, nilai pagu dari pengadaan multivitamin ini adalah senilai Rp2.096.080.000. Sedangkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)-nya adalah Rp2.074.950.955.
Tender untuk pengadaan multivitamin ini sudah dimulai sejak 16 Juli 2021 dan kini telah berstatus selesai. Dari 18 peserta tender, pemenangnya adalah PT. Chempharma Julien Djonelida dengan harga penawaran dan terkoreksi sama-sama senilai Rp1.733.655.000.
Selain itu, DPR RI juga akan menggunakan pagu anggaran Rp5.492.719.525 dari APBN 2021 untuk pengadaan perangkat penunjang kesehatan alias alat-alat kesehatan. Namun tidak banyak detail yang bisa didapat soal pengadaan alkes ini, sebab saat ini pun pemenang tender belum ditentukan.
Dituliskan terdapat 21 peserta yang ikut dalam lelang tender perangkat penunjang kesehatan tersebut. Sedangkan saat ini tahap lelang tender masih baru mencapai pengumuman pascakualifikasi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Sekjen DPR RI soal perencanaan pengadaan multivitamin dan alkes yang ditotal mencapai Rp7 miliar tersebut. Sedangkan di sisi lain, DPR RI beberapa kali mencuri perhatian dengan manuver mereka di tengah pandemi COVID-19.
Seperti beberapa waktu lalu rencana DPR RI untuk menggunakan hotel mewah sebagai lokasi isolasi COVID-19. Rencana tersebut langsung menuai pro dan kontra, bahkan ditentang sendiri dari sang ketua lembaga, Puan Maharani.
Lalu rencana lain yang cukup menghebohkan kala itu soal penyediaan rumah sakit khusus pejabat. "Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujar Wakil Sekjen PAN, Rosaline Irene Rumaseuw, 7 Juli 2021.
(wk/elva)
